Bisnis.com, BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI jelaskan alasan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membutuhkan impor KRL bekas dari Jepang.
KCI berencana mengimpor KRL bekas dari Jepang karena dari Jepang dalam rangka peremajaan armada.
VP Public Relation PT KAI Joni Martinus menjelaskan jika KRL yang dipensiunkan tidak segera diganti, maka akan mengurangi kapasitas penumpang.
“Kami ingin mobilitas masyarakat tidak terganggu, pelayanan tetap baik kita tahu kebutubhan masyarakat terhadap KRL ini amat tinggi, maka dari itu teman-teman dari KCI minta izin untuk bisa izin impor kereta,” kata Joni, Senin (6/3/2023).
Meski demikian, Joni memastikan KCI mendukung produksi KRL dalam negeri oleh PT Inka (Persero). Joni menjelaskan pihaknya terus memaksimalkan untuk membeli kereta dari dalam negeri.
“Menggunakan produk dalam negeri itu hal yang utama, namun ketika itu belum bisa direalisasikan sementara pelayanan harus tetap jaga kapasitas angkut harus kita maksimalkan kita harus akomodir kebutuhan masyarakat untuk saat ini opsi itu menjadi pilihan atau impor,” katanya.
Baca Juga
Adapun, Pemerintah segera melakukan pembahasan untuk menyelesaikan persoalan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Senin (6/3/2023).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa persoalan pengadaan kereta untuk menggantikan 10 rangkaian kereta (train set) KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 ini harus segera diselesaikan.
Luhut sebetulnya menyayangkan perencanaan pengadaan gerbong kereta ini tidak dilakukan sejak awal sehingga industri dalam negeri memiliki rentang waktu yang cukup untuk memproduksi kebutuhan rangkaian kereta tersebut.
“Jadi ini kita nggak boleh buat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi, dulu kita pernah impor barang bekas, masa sekarang impor barang bekas lagi. Saya bilang kenapa tidak dibuat perencanaan supaya tidak impor," kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/3/2023).
