Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana senilai US$4,5 miliar atau Rp62 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap awal 2022-2024.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan alokasi tersebut seluruhnya digunakan untuk 63 proyek konstruksi. Adapun, beberapa proyek yang telah terkontrak saat ini telah menyerap US$1,58 miliar.
"Untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD4,5 miliar atau Rp62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah," kata Diana dalam keterangan resminya, Jumat (3/3/2023).
Untuk melanjutkan megaproyek IKN, Diana mengungkapkan bahwa pemerintah membuka peluang bagi para investor untuk bergabung dalam pembangunan IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam hal ini, Otorita IKN (OIKN) akan menyambut para investor sebagai lembaga yang berperan untuk memperjelas langkah persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.
Diana menuturkan, selain kehadiran OIKN, pemerintah Indonesia menjamin keamanan investasi pada megaproyek IKN melalui landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Baca Juga
"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49 persen di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," ujarnya.
Sebagai informasi, baru-baru ini Diana mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bertandang ke acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2/2023) lalu. Dalam kegiatan tersebut, Diana mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang menanamkan modal di IKN.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan - Kesehatan - Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.
Danis juga mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.
"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," ungkapnya.
