Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan di tengah ancaman resesi yang masih membayangi seluruh dunia, setidaknya ada tiga tantangan besar dalam perekonomian global pada 2023.
Ekonom Senior Indef Aviliani menyampaikan pada 2023, terdapat beberapa tantangan mulai dari sisi geopolitik, moneter, hingga perdagangan.
“Jadi kalau kami lihat beberapa persoalan pada 2023 ini ada perang Ukraina masih akan berdampak utamanya pada harga komoditas,” ujarnya dalam Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2023 Omnibus Law Sektor Keuangan: Tantangan dan Antisipasi, Senin (20/2/2023).
Dalam perkiraan ekonom, harga komoditas tahun ini atau pada kuartal III/2023 akan mulai menurun dan berdampak pada fiskal Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas atau windfall, pada 2023 justru diperkirakan akan menurun.
“Berarti ekspor Indonesia juga akan terjadi penurunan,” tambahnya.
Di sisi lain, dengan inflasi yang masih tinggi, Indonesia mampu mengatasi haga komoditas dengan adanya subsidi energi dari pemerintah. Kabar baik dari penurunan harga komoditas, lanjut Aviliani, inflasi juga kemungkinan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Baca Juga
Sementara dalam sisi moneter, Aviliani melihat bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan, meski tidak setinggi tahun lalu, namun kemungkinan pada kuartal IV/2023 atau pada awal 2024 akan turun atau flat.
“Paling tidak sudah ada momentum yang positif dengan suku bunga yang flat atau penurunan suku bunga,” jelasnya.
Persoalan yang akan global hadapi pada 2023 juga pada sektor perdagangan. Aviliani menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia juga akan melambat, mengingat Indonesia telah berhasil menurunkan defisit APBN ke bawah tiga persen.
Meski demikian, Indonesia akan diuntungkan dengan konsumsi masyarakatnya yang terjaga menuju tahun politik 2024.
“Konsumsi paling tidak pada 2023 di Maret sudah mulai [meningkat]. Begitu ada pengumuman presiden maka mereka juga sudah mulai mengeluarkan dana ya jadi itu diuntungkan,” tambahnya.
Persoalan lainnya dalam perdagangan yaitu mencakup negara-negara yang melakukan restriksi pada komoditas yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membahas terkait persoalan dan ajangka panjang berbasis lingkungan.
“Saya rasa jadi hal penting juga dan yang ketiga tadi saya sudah sampaikan harga komoditas yang mulai menurun ini juga satu hal yang menjadi pertimbangan,” paparnya.
Melalui global yang masih berpotensi mengalami resesi namun Aviliani melihat negara berkembang akan bertahan dan cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
