Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung jemaah pada tahun ini sebesar Rp49,81 juta atau 55,3 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90,05 juta.
Adapun, sebanyak 44,7 persen atau Rp40,23 juta akan ditalangi oleh subsidi yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Panja Komisi VII DPR RI tentang BPIH tahun 1444 H/2023 M dan panja pemerintah menyepakati besaran rata-rata BPIH 2023 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp90.050.637,26,” kata Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panja BPIH, Marwan Dasopang, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Jika dirinci, Bipih 2023 ini terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp32,74 juta, living cost (biaya hidup) Rp3,03 juta, dan paket layanan masyair sebesar Rp14,03 juta.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Kemenag, Hilman Latief, sebelumnya menyampaikan, rerata biaya sebesar Rp90,05 juta didapat setelah pihaknya mengombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan Masyair untuk tahun ini.
“Setelah kami kombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan untuk tahun ini, maka biaya BPIH yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Rp90,050,637,26,” kata Hilman dalam RDP dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Setidaknya, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi sorotan dalam diskusi untuk menentukan angka terbaru dari BPIH 2023.
Pertama, adalah konsumsi. Sebelumnya, konsumsi yang di dapat jemaah haji dari Indonesia adalah sebanyak 40 kali di Mekkah dan 18 kali di Madinah.
Hilman mengungkapkan dengan berbagai pertimbangan, Kemenag memutuskan untuk menambah jatah konsumsi menjadi 4 kali untuk 2 hari jelang Armuzna, sehingga jika di total konsumsi yang didapatkan adalah sebanyak 44 kali di Mekkah.
"Dengan berbagai pertimbangan, Kemenag memutuskan untuk menambah jatah konsumsi menjadi 4 kali untuk 2 hari, sehingga jika di total konsumsi yang di dapat adalah sebanyak 44 kali di Mekkah," ujarnya.
Awalnya, Kemenag ingin memangkas biaya konsumsi jemaah haji. Sebab, pada tanggal-tanggal tersebut, sebanyak 2,5 juta orang lebih berkumpul di Mekkah dan banyak jalanan yang ditutup sehingga kemampuan pendistribusian makanan dari pihak katering menjadi terhambat.
“Tapi dengan pertimbangan tadi meskipun tidak full 5 hari, ada usulan untuk menambah setidaknya 4 kali makan dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa biaya konsumsi itu yang 17,50 riyal akan ditambah layanannya sebanyak 4 kali,” jelasnya.
Akomodasi juga menjadi bahan pertimbangan Kemenag dalam menetapkan BPIH 2023. Hilman menuturkan, saat ini delegasi haji dari seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan layanan penginapan atau akomodasi di Arab Saudi, khusunya di Mekkah dan Madinah.
“Kami berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak termasuk juga dengan hitungan-hitungan yang ada dan mencoba menjaga kualitas layanan jemaah, kami menetapkan di sini dengan harga 4.230 riyal untuk masa tinggal di Mekkah,” tuturnya.
Kemudian, terkait biaya asuransi, Hilman menyebut biaya yang harus dikeluarkan ternyata lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19 sehingga harganya menjadi 28,75 riyal dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar 140 riyal.
“Demikian hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap biaya penyelanggaraan haji ini dan untuk Bipih Insyallah kami melihat bahwa jemaah melunasi Bipih untuk tahun ini sebesar Rp49,812,700,26 atau 55,3 persen dan nilai manfaatnya Rp40,237,937 atau 44,7 persen,” ungkapnya.
