Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana untuk menarik utang baru dengan nominal hampir Rp700 triliun atau tepatnya Rp696,4 triliun pada 2023.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan utang pada 2023 mencapai Rp696,4 triliun.
“Untuk pembiayaan defisit sebesar Rp598,2 triliun, untuk kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp696,4 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (7/2/2023).
Dia menjelaskan kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90-95 persen dan 5-10 persen dari pinjaman.
Untuk penerbitan SBN, 69-75 persennya akan dipenuhi melalui SBN domestik nonritel, 10-115 persen melalui SBN ritel, dan 13-16 persen melalui SBN valas.
Sementara itu, penarikan pinjaman terdiri atas pinjaman program 4-6 persen, pinjaman proyek luar negeri Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun.
Suminto mengatakan pinjaman proyek atau kegiatan akan terus diprioritaskan untuk proyek-proyek prioritas dan mendukung alih teknologi.
Selain itu, pinjaman dalam negeri akan difokuskan untuk membiayai alutsista dan almatsus yang diproduksi oleh industri strategis di dalam negeri.
Dia menambahkan, sebagai mitigasi risiko penerbitan SBN, pemerintah akan mengoptimalisasi SBN domestik dan tenor menengah panjang, serta diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor domestik.
“Untuk SBN valas, kami terus jaga dari sisi diversifikasi, baik dari sisi currency, termasuk dari sisi tematik,” jelas Suminto.
