Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan masalah biaya bengkak atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) akan segera diselesaikan pekan depan di Beijing, China.
Luhut mengatakan pembicaraan terkait pembengkakan biaya KCJB masih terus dibahas oleh pihak-pihak terkait. Dia memperkirakan besaran cost overrun proyek tersebut sudah dapat terselesaikan pada pekan depan.
“Tidak ada masalah. Saya kira ada Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) di sini kita mau finalkan kemungkinan minggu depan di Beijing,” kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (2/2/2023).
Sebelumnya, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertambah US$1,449 miliar atau setara dengan Rp21 triliun. Dengan demikian, total nilai proyek patungan Indonesia dan China itu bengkak hingga US$7,5 miliar atau setara Rp117 triliun.
Besaran biaya bengkak proyek kereta cepat itu merupakan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, nilai awal proyek yakni US$6,071 miliar.
"Sekarang kami berada di angka US$1,449 miliar [US$1,5 miliar] sehingga total project cost menjadi US$7,5 miliar," kata Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Tiko menjelaskan bahwa ada beberapa komponen biaya yang tidak masuk perhitungan awal nilai proyek sebesar US$6 miliar. Dia mengungkapkan pembengkakan biaya proyek paling besar pada pekerjaan tanah dasar (subgrade) dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer (km) yang mengalami tantangan konstruksi.
Selain itu, terdapat perbedaan asumsi biaya bengkak dengan pihak China terkait dengan biaya investasi persinyalan GSM-R 900 megahertz (mhz). Untuk itu, terdapat investasi sekitar Rp1,3 triliun untuk clearance menara-menara BTS di sepanjang jalur kereta yang dikerjasamakan dengan Telkomsel.
Kemudian, sejumlah biaya proyek yang belum masuk ke perhitungan awal nilai proyek sekitar US$6 miliar meliputi penyediaan listrik oleh PLN, integrasi dengan Stasiun Halim LRT Jabodebek, relokasi dari Stasiun Walini ke Padalarang, pengadaan lahan, hingga eskalasi terkait dengan inflasi dan penaikan UMR.
