Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Ini Bocoran Desain Rumah Menteri di IKN Senilai Rp519 Miliar

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan 36 rumah tapak menteri di IKN Nusantara yang anggarannya mencapai Rp519,06 miliar.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com 25 Januari 2023  |  12:55 WIB
Ini Bocoran Desain Rumah Menteri di IKN Senilai Rp519 Miliar
Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Bisnis/Muhammad Ridwan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres pembangunan rumah tapak untuk jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya akan membangun 36 rumah tapak yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement. Dia menggambarkan perumahan tersebut akan mirip dengan Widya Chandra Residence di Jakarta.  

"Masih finalisasi Detail Engineering Design (DED), nanti diselesaikan dulu. [Gambarannya] seperti Widya Chandra Residence [Jakarta] tapi kami bikin versi lebih smart and green, ada 2 lantai plus semi-basement," kata Iwan saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1/2022). 

Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk rumah tapak Menteri di IKN senilai Rp519,05 miliar melalui Multi Years Contract (MYC) 2022-2024. Progres fisik saat ini mencapai 1,12 persen, sedangkan progres keuangan sebesar 15,12 persen. 

Pada 2022, alokasi anggaran untuk rumah tapak Menteri di IKN sebesar Rp78,48 miliar, sedangkan pada 2023, PUPR membutuhkan anggaran senilai Rp337,11 miliar.

"Pembangunan tapak jabatan menteri di mana alokasi di tahun 2023 adalah teralokasi Rp337,11 miliar," ujarnya.

Rumah tapak di West Residence IKN itu berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, tepatnya di persil 104 dan 105 KIPP IKN.

"Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," jelasnya.

Iwan mengatakan telah menyiapkan dua tipe desain rumah yaitu tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Pekerjaan konstruksi rumah dinas Menteri di IKN akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sementara itu, paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero) - PT Indah Karya (Persero) - PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," ujarnya.

Iwan menerangkan, Kementerian PUPR akan berupaya agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Selain itu, pihaknya juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

IKN Kementerian PUPR rumah tapak
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top