Bisnis.com, JAKARTA – PT Blue Bird Tbk (BIRD) akan menyesuaikan tarif layanan saat jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) telah diberlakukan di DKI Jakarta.
Direktur Utama Blue Bird Sigit Priawan Djokosoetono akan melakukan penyesuaian tarif jika kebijakan jalan berbayar ini diterapkan. Meski demikian, pengenaan biaya yang baru tersebut akan sesuai dengan tarif ERP yang diatur.
Selain itu, BIRD juga akan menyiapkan sistem yang dapat terintegrasi dengan argometer internet of things (IOT) pada setiap kendaraan taksi.
“Sistem akan kami siapkan, sehingga lebih transparan kepada pelanggan,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (16/1/2023).
Sigit bakal mendukung program ERP dari Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kemacetan yang menjadi masalah di wilayah Jakarta.
“Kami mendukung program ini sambil juga mereview efektivitas dari penerapan ERP tersebut,” jelasnya.
Baca Juga
Sigit mengatakan berkurangnya kemacetan di Jakarta akan berimbas positif terhadap kinerja Blue Bird dari sisi operasional. Dia memaparkan hal tersebut akan berimbas pada meningkatnya permintaan transportasi umum seperti taksi.
Selain itu, arus lalu lintas yang berkurang juga berdampak pada meningkatnya mobilisasi armada taksi BIRD ke pelanggan.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kebijakan ERP dapat berimbas positif baik dalam upaya pengurangan kemacetan maupun meningkatkan minat masyarakat beralih ke transportasi umum.
Meski demikian, dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem ERP. Proses sosialisasi yang komprehensif serta pengembangan sistem transportasi umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya perlu dilakukan terlebih dahulu.
“Saran saya untuk DKI Jakarta jangan terburu-buru, sebaiknya diterapkan tahun depan,” katanya.
Djoko menilai sistem transportasi umum di wilayah Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) belum cukup optimal untuk mendukung pemberlakuan ERP. Oleh karena itu, Djoko menyarankan Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan operasional transportasi umum pada wilayah – wilayah tersebut.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dapat menunggu operasional LRT Jabodebek yang ditargetkan pada Juli tahun ini. Hal ini akan memberikan masyarakat lebih banyak opsi transportasi umum jika ERP telah resmi diberlakukan.
