Bisnis.com, MAKASSAR - Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berhasil diimplementasi untuk pertama kalinya untuk sektor transportasi, yaitu pada proyek jalur Kereta Api (KA) Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan investasi senilai Rp1 triliun.
Kementerian Perhubungan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan RI melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), di mana PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).
Melalui KPBU, telah berhasil dibangun konstruksi rel sepanjang 10,9 km oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) sebagai operator pelaksana proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1 triliun.
Direktur Teknik CRI Natsir Mardan mengatakan jumlah tersebut mencakup dua lingkup pembangunan, antara lain rel menuju Stasiun Tonasa Pangkep dengan panjang 9,7 km dan rel menuju Stasiun Garongkong Barru dengan panjang 1,2 km.
"Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembangunan konstruksi tersebut tepat sesuai waktunya, sehingga rel yang kita bangun saat ini sudah bisa dilalui kereta," ungkap Natsir saat melakukan peninjauan pengoperasian KA Makassar - Parepare, Selasa (10/1/2023).
CRI sendiri dikatakannya mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar dengan masa konsesi selama 16 tahun sejak tanggal operasi komersial tahap 1 pada Oktober 2022.
Dalam Proyek ini, PJPK adalah Menteri Perhubungan yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Kereta Api. Selain memberikan PDF, PT PII juga bertindak sebagai penyedia penjaminan pemerintah/sovereign guarantee.
Fasilitas Penyiapan Proyek atau PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Adapun tujuannya untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).
Direktur Bisnis PT PII Andre Permana mengatakan bahwa peran pihaknya sebagai pelaksana PDF membantu Kemenhub untuk penyiapan proyek sejak Juni 2018 hingga siap transaksi sampai dengan mencapai financial close pada September 2021.
Selain itu, fasilitas Penjaminan Pemerintah yang diberikan pada proyek ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan bagi investor dan perbankan, memperlancar pencapaian financial close, sehingga diharapkan proyek ini dapat berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.
“Kereta Api Makassar – Parepare merupakan moda transportasi yang telah ditunggu oleh masyarakat Sulsel dan akhirnya dapat diwujudkan melalui pengaplikasian skema baru inovasi pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur pemerintah yaitu KPBU," ungkap Andre.
Berkat dukungan dan kerja sama dari PJPK, Kementerian Keuangan telah memberikan fasilitas fiscal tools, BUP, Investor maupun lenders dan juga segenap pemangku kepentingan lainnya.
"Ke depannya kami berharap dapat memberikan dukungan pada proyek pembangunan infrastruktur lainnya melalui mandat yang diamanatkan kepada kami yang tentunya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat," tambahnya.
Dalam proyek KPBU ini difasilitasi pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi. Melalui skema AP, Pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.
"Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah," paparnya.
Selain mempercepat program penyediaan infrastruktur, skema AP juga akan menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan badan usaha terhadap pemerintah. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, skema AP juga berkontribusi terhadap kestabilan keuangan karena dengan pembayaran berkala, arus pembiayaan dari APBN tiap tahunnya dapat direncanakan secara lebih baik.
Dalam jangka panjang, stabilitas pengeluaran negara akan membantu proses perencanaan anggaran dan alokasi pembiayaan pembangunan secara keseluruhan.
Andre juga menambahkan bahwa dukungan PT PII sebagai fiscal tools pemerintah dalam proyek KPBU merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.
“Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari Pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar- Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," harapnya.
Adapun sampai saat ini Uji Coba Kereta Luar Biasa (KLB) untuk rute Stasiun Maros ke Stasiun Garongkong masih terus dilaksanakan dan masyarakat umum sudah dapat mencoba secara gratis dengan rute Stasiun Mangilu ke Stasiun Garongkong.
