Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berkah Commodity Boom Berakhir, Pemerintah Harus Pastikan Orang Kaya Patuh Bayar Pajak

Pada 2023, upaya peningkatan penerimaan pajak sangat penting karena berkah commodity boom diperkirakan akan pudar.
Ilustrasi basis pajak. /Freepik
Ilustrasi basis pajak. /Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting agar penerimaan negara dapat tetap terjaga ketika basis pajak terus berkembang. Kepatuhan harus dipastikan terjadi di seluruh lapisan wajib pajak, baik kelas menengah bawah maupun kelas atas yang kewajiban pajaknya tinggi.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menjelaskan bahwa perluasan basis pajak menjadi syarat penting apabila pemerintah hendak meningkatkan penerimaan pajak. Pada 2023, upaya peningkatan penerimaan sangat penting karena berkah commodity boom diperkirakan akan pudar.

Perluasan basis pajak telah berjalan pada 2022, di antaranya dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Program itu menambah khazanah data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengenai lokasi dan nilai harta dari para wajib pajak pesertanya.

Selain itu, terdapat integrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang berjalan bertahap. Data kepemilikan dan aliran uang, kepemilikan dan transaksi properti, serta berbagai data lainnya akan dapat digunakan oleh pemerintah dalam perbandingan dan perhitungan kewajiban perpajakan.

"Dalam beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan cenderung turun, sementara wajib pajak badan karyawan semakin tinggi, tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan relatif stagnan. Padahal jumlah semua jenis wajib pajak itu terus meningkat, hal ini membuktikan jumlah wajib pajak atau basis pajak tidak selalu diikuti dengan perbaikan kepatuhan," ujar Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/1/2023) malam.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengawasan yang transparan dan konsisten agar perluasan basis pajak sejalan dengan kepatuhannya. Pengawasan itu harus berjalan sama rata kepada seluruh lapisan wajib pajak, baik mereka yang memiliki setoran pajak kecil maupun jumbo.

Wahyu menilai bahwa wajib pajak dengan pendapatan super tinggi cenderung memahami cara pengelolaan uang dan berbagai ketentuan pajak. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan mereka benar-benar sesuai dengan kondisi hartanya.

Dia pun menyebut bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas pajak bagi orang-orang kelas kakap, termasuk melalui PPS. Sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan, yang turut mencakup wajib pajak super kaya, malah terus menurun.

"Hal ini tentu bertolak belakang dengan berbagai fasilitas yang mereka nikmati. Karenanya, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, misalnya menindaklanjuti PPS atau Tax Amnesty," ujar Wahyu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper