Bisnis.com, JAKARTA — Terus naiknya utang pemerintah pada tahun ini dinilai sebagai indikasi penerbitan lebih awal atau front-loading, guna mengantisipasi kenaikan suku bunga dan pelebaran defisit fiskal.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, sebagai respons atas tingginya utang pemerintah. Pada November 2022, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.554,2 triliun, bertambah hingga Rp635 triliun dari posisi awal tahun.
Bhima menyebut bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Januari 2022 masih di 39,63 persen, kemudian pada Juli 2022 turun ke 37,9 persen, tetapi kembali menanjak menjadi 38,65 persen pada November 2022. Menurutnya, tren kenaikan penerbitan utang itu mengindikasikan antisipasi atas risiko ekonomi 2023.
"Ini indikasi bentuk strategi pemerintah dalam front-loading penerbitan utang sebagai bentuk antisipasi pelebaran defisit pada 2023 dan sulitnya akses pembiayaan SBN ditengah ketidakpastian kondisi global," kata Bhima pada Senin (26/12/2022).
Menurutnya, indikasi itu muncul karena penambahan utang pemerintah tidak berkorelasi dengan kecepatan serapan belanja. Artinya, saldo anggaran lebih (SAL) akan cukup gemuk pada akhir tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah terus menjaga pembiayaan utang dalam kondisi pasar keuangan yang volatil. Salah satu caranya dengan penyesuaian target penerbitan utang tunai melalui lelang pada kuartal IV/2022.
Baca Juga
Dia tidak menampik adanya risiko pembengkakan beban bunga utang, seiring dengan peningkatan risiko depresiasi rupiah pada tahun depan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan utang dan beban bunganya masih terkendali.
"Kami masih menjaga jatuh tempo utang kita yang rata-rata masih di atas 8 tahun," ujar Sri Mulyani.
