Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan kebijakan yang ada. Hal ini dinilai dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada 2023 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
“Pemerintah perlu konsisten dalam menjalankan sejumlah agenda reformasi ekonomi struktural sebagaimana tercermin dalam substansi Undang-undang Cipta Kerja,” ujar Hariyadi, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut dia menuturkan, perbaikan iklim investasi dengan peningkatan daya saing melalui sejumlah reformasi struktural menjadi harapan utama dunia usaha. Ini antara lain menyangkut skema perbaikan perizinan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, akses lahan, UMKM, dan tata kelola pemerintahan.
Adapun terkait dengan putusan inkonstitusional bersyarat Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Hariyadi berharap pemerintah tetap mengamankan substansi agenda reformasi struktural dalam UU Nomor 11/2020.
“Namun, bisnis juga harus siap untuk setiap kemungkinan penyesuaian hukum,” kata Hariyadi.
Kendati demikian, dia menegaskan dunia usaha tak akan berkompromi terhadap sejumlah masalah substansial. Masalah yang dimaksud antara lain seperti upah minimum, pesangon, pekerja asing, outsourcing, dan jam kerja yang fleksibel untuk industri atau keadaan tertentu pada klaster ketenagakerjaan.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti OSS (Online Single Submission) juga turut mendapatkan sorotan dari Apindo. Hariyadi berharap, pemerintah bisa segera memperbaiki implementasi perizinan usaha berbasis risiko (RBA licensing) melalui OSS dengan melakukan sinkronisasi kebijakan teknis kementerian/lembaga terkait.
Selain itu, hal lain yang perlu diperbaiki adalah sinergi platform teknologi informasi dengan OSS di daerah, dan peningkatan kompetensi SDM, agar bisa menyelenggarakan pelayanan OSS dengan kualitas yang sama di seluruh Indonesia.
