Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan melarang ekspor biji bauksit per Juni 2023. Alasan pelarangan itu adalah untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakuman pelarangan ekspor bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujarnya di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut, dia menjabarakan, bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan industri pengolahan SDA di dalam negeri, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis SDA di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” katanya.
Jokowi juga menunjukkan sinyal untuk kembali mengentikan ekspor komoditas strategis lainnya, sebab pemerintah merasa dirugikan selama berpuluh tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel. Dahulu, ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan US$1,1 miliar.
“Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai larangan ekspor biji nikel, hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau US$1,1 miliar, melonjak meningkat menjadi Rp326 triliun atau US$20,9 miliar pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat,” tuturnya.
Baca Juga
Bahkan, tahun ini Jokowi memperkirakan pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel telah sudah melebihi US$30 miliar.
"Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari US$30 miliar. Ini baru satu komoditas saja, betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh puluh tahun," ujarnya.
Tidak hanya itu, Jokowi meyakini dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
Meski, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis. Hal ini agar nilai tambah sumber daya Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam Negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam Negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
