Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2022, Pemerintah Indonesia semakin memantapkan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara di Indonesia. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan target net zero emission pada 2060 mendatang.
Niat pemerintah untuk mengurangi dominansi PLTU di sistem kelistrikan nasional itu dikuatkan melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik pada 13 September 2022.
Perpres tersebut secara jelas telah mengamanatkan untuk membuat peta jalan (roadmap) terkait percepatan pengakhiran operasional PLTU, baik milik PT PLN (Persero) sendiri maupun yang berkontrak jual beli dengan pengembang listrik swasta.
Dalam beleid itu, pengembangan PLTU baru juga dilarang, kecuali untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam, seperti smelter, atau yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Pengembangan PLTU baru ini juga dibatasi masa operasinya paling lama sampai dengan 2050.
Adapun, PT PLN (Persero) memetakan terdapat 6,7 gigawatt (GW) PLTU yang bakal dipensiunkan sampai dengan 2040. Jumlah tersebut terdiri atas 3,2 GW merupakan pembangkit yang pensiun secara alami dan 3,5 GW menggunakan skema pensiun dini.
Upaya suntik mati PLTU yang membutuhkan modal jumbo itu kemudian mendapat dukungan pendanaan dari negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional.
Baca Juga
Kesepakatan JETP
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan peluncuran kemitraan Indonesia Just Energy Transition Partnership atau JETP di sela-sela agenda KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
“Kemitraan bersejarah ini akan mendukung komitmen ambisius Indonesia untuk mengejar target iklimnya melalui JETP lewat investasi mitra internasional termasuk memobilisasi pendanaan awal US$20 miliar dari pembiayaan publik dan swasta,” kata Luhut saat konferensi pers peluncuran JETP.
Kemitraan Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh AS dan Jepang itu akan memobilisasi komitmen pembiayaan senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) selama 3-5 tahun mendatang untuk membantu Indonesia dalam melakukan transisi energi yang ambisius dan adil, mencakup di dalamnya mencapai target net zero pada 2050, pengembangan energi terbarukan, hingga pengurangan secara bertahap pengoperasian PLTU berbasis batu bara.
Dari komitmen US$20 miliar tersebut, senilai US$10 miliar akan dimobilisasi oleh anggota IPG, termasuk di dalamnya Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Kemudian, komitmen pendanaan US$10 miliar juga akan dimobilisasi dan difasilitasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Indonesia Energy Transition Mechanism
Pemerintah meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform, sebagai landasan untuk menjalankan transisi menuju energi energi hijau. Skema ini merupakan pijakan awal untuk merancang kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM, salah satunya program pensiun dini PLTU berbasis batu bara.
Peluncuran itu berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11/2022) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatgusu Asakawa, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI Edwin Syahruzad.
Sri Mulyani menyebut bahwa ETM Country Platform menunjukkan upaya Indonesia untuk transisi energi yang adil dan terjangkau (just and affordable). Menurutnya, platform itu pun dapat menjembatani kebutuhan pengembangan energi dan pengurangan emisi karbon.
Keseimbangan itu penting menurutnya untuk menjaga komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim, terutama national determined contribution (NDC) yang diumumkan di Paris Agreement.
"Kenapa ETM ini sangat penting? Indonesia adalah rumah bagi hampir 300 juta orang. Jutaan orang rentan terekspos ke bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim, terutama mereka yang berada di dataran rendah kepulauan kami," ujar Sri Mulyani dalam peluncuran Indonesia ETM Country Platform di Movenpick Resort Jimbaran, Bali pada Senin (14/11/2022).
Menurutnya, transisi ke ekonomi hijau dan resilient bisa memberikan perlindungan secara global, lalu menjaga masyarakat Indonesia dari dampak katastropik krisis iklim.
ETM Country Platform mendukung langkah Indonesia dalam melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Kami telah mengidentifikasi 15 gigawatt PLTU untuk dipensiunkan lebih awal. Ini ukuran yang besar untuk menentukan aksi jangka pendek dan berarti untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih," kata Sri Mulyani.
Percontohan pertama pensiun dini PLTU dengan skema ETM, yaitu PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman untuk memulai pembahasan terkait dengan pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang berlokasi di Jawa Barat.
