Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran belanja dalam jumlah yang besar untuk daerah, termasuk untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan bahwa alokasi transfer ke daerah (TKD)yang ditetapkan pada tahun ini mencapai Rp804,8 triliun.
“Itu enggak main-main jumlahnya, Rp804,8 triliun. Nanti tahun depan kita alokasikan kurang lebih menjadi Rp814,73 triliun, itu TKD yang akan kita salurkan kepada daerah,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (16/12/2022).
Di luar TKD, pemerintah juga menggelontorkan alokasi belanja yang besar untuk masyarakat di daerah, misalnya melalui program perlindungan sosial, subsidi BBM, hingga anggaran kesehatan.
“Anggarannya di mana? Di APBN. Nggak muncul di TKD. Siapa penikmatnya? Rakyat di daerah. Kemudian yang tidak kalah besarnya, subsidi ,baik BBM listrik maupun pupuk itu anggarannya ada di APBN. Kita mengalokasikan subsidi tahun ini misalnya Rp502 triliun, siapa yang menikmati? Rakyat di daerah,” jelasnya.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka juga menyampaikan bahwa anggaran yang pemerintah pusat belanjakan untuk daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk ke kas negara.
Dia mencontohkan, untuk program perlindungan sosial ke daerah, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28 triliun, Kartu Sembako Rp45 triliun, belum termasuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT BBM.
“Kemudian belanja infrastruktur, Ini konteksnya beda. Kalau belanja infrastruktur, belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat memang dinikmati masyarakat daerah tp sesuai kewenangannya, yang dibangun PUPR misalnya, atau Kemenhub, jalan negara, rel kereta, ini yang menikmati juga masyarakat daerah,” tuturnya.
Oleh karenanya, dia menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat yang besar hampir seluruhnya dinikmati oleh masyarakat di daerah.
“Jadi kalau bisa dilihat imbangannya, berapa yang diambil dari daerah dibandingkan yang dikembalikan oleh pemerintah pusat dalam berbagai bentuk belanja, baik pemerintah pusat maupun belanja TKD, Itu jauh lebih tinggi belanja yang dikeluarkan pempus kepada Pemda,’ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti M. Adil yang protes terkait dengan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang menurutnya tak adil menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, dia bahkan menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan.
Adil mengatakan bahwa tahun ini wilayahnya hanya menerima sebanyak Rp115 miliar atau naik Rp700 juta saja dibandingkan penerimaan sebelumnya. Padahal, lifting minyak naik dari US$60 menjadi US$100, imbas konflik Rusia dan Ukraina.
Dia mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas pembagian DBH. Dia juga telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bertemu secara langsung, namun pihak Kemenkeu menawarkan pertemuan secara online.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu enggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” tuturnya.
