Bisnis.com, JAKARTA -- Industri pulp dan kertas dinilai perlu memperkuat environment social governance (ESG) untuk menghadapi isu sejumlah isu global yang diidentifikasi oleh pelaku industri.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan salah isu utama yang diidentifikasi adalah perubahan iklim yang diyakini mampu memengaruhi struktur ekonomi global.
"Untuk itu, perlu dilakukan berbagai program dalam transisi energi dan ekonomi hijau seperti yang telah tertuang dalam deklarasi G20 di Bali," kata Liana dalam konferensi pers daring pada Rabu (14/12/2022).
Baca Juga
Namun, dalam upaya tersebut industri pulp dan kertas tidak lepas dari tantangan. Utamanya, penyusunan direktori yang dinilai masih memerlukan fiksasi pendataan baik itu oleh kementerian/lembaga maupun industri.
Data dan informasi dinilai sebagai poin penting untuk dalam pembuatan kebijakan terkait dengan langkah industri pulp dan kertas dalam mengantisipasi perubahan iklim sehingga mampu menjalankan proses industri yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini industri pulp dan kertas masih prospektif.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan industri pulp dan kertas berpotensi mampu memberikan kontribusi yang signifikan perekonomian nasional.
Saat ini, kata Putu, industri pulp nasional memiliki kapasitas terpasang sebesar 12,13 juta ton per tahun. Dari segi kapasitas terpasang, industri pulp dan kertas RI menempati peringkat 8 dunia.
Putu menambahkan, saat ini terdapat 11 perusahaan industri pulp dan kertas di dalam negeri. Sektor ini menyerap tenaga kerja langsung lebih dari 161 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang.
