Bisnis.com, JAKARTA - Sampah plastik merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai negara di dunia. Namun, pemerintah Korea Selatan (Korsel) ternyata berhasil mengelola serta mendaur ulang sampah plastik di negara tersebut.
Mengutip laporan OECD pada Sabtu (10/12/2022), dunia menghasilkan sampah plastik dua kali lebih banyak daripada dua dekade lalu. Sebagian besar berakhir di TPA, dibakar atau dibuang ke lingkungan, dan hanya 9 persen sampah yang berhasil didaur ulang.
Data Global Plastics Outlook yang dirilis OECD menunjukkan bahwa seiring meningkatnya populasi dan pendapatan mendorong peningkatan jumlah plastik yang digunakan dan dibuang tanpa henti.
Hampir setengah dari semua sampah plastik dihasilkan di negara-negara OECD. Sampah plastik yang dihasilkan setiap tahun per orang bervariasi. Warga AS menghasilkan 221 kg sampah per orang setiap tahun. Sementara itu, warga Jepang dan Korsel rata-rata hanya menghasilkan 69 kg sampah per tahun.
Lantas, apa yang membuat Korsel sukses mengelola bahkan mendaur ulang sampah plastik?
Director of Daejeon Green Environment Center Prof. Yong-Chul Jang mengatakan program pengelolaan sampah plastik di Korsel sudah dimulai sejak 2023. Kala itu, pemerintah Negeri Ginseng memperkenalkan sistem yang disebut Extended Producer Responsibility (EPR). Sistem EPR sudah diadopsi untuk mengelola sampah plastik oleh negara-negara maju, seperti AS dan Uni Eropa sejak periode 1990-an.
"Program EPR melibatkan produsen, termasuk pemasok, pengecer, importir, untuk lebih bertanggung jawab atas produk mereka. Pemerintah Korsel memberikan insentif langsung untuk desain dan pembuatan produk yang lebih baik yang dapat didaur ulang dengan lebih mudah," ujar Yong-Chul Jang diskusi Indonesia-Korea Cooperation: Synergizing a Path Towards a Circular Economy sebagai bagian dari workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2022 yang digelar FPCI dan Korea Foundation di Jakarta beberapa waktu lalu.
Profesor Yong-Chul Jang menuturkan beberapa jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang dengan metode EPR, antara lain kaleng logam, botol kaca, kemasan karton, botol PET, bahan kemasan resin sintetis (polystyrene yang diperluas, PVC, wadah dan baki plastik, jenis film dan lembaran, sarung tangan vinil sekali pakai, dan tisu basah).
Selain itu, pemerintah Korsel juga mendaur ulang beberapa produk, yaitu pelumas, ban, baterai, lampu neon, pelampung styrofoam, Limbah elektronik (52 perangkat, panel surya pada 2023).
Cara Kerja EPR
Profesor Yong-Chul Jang skema EPR dioperasikan dan dipantau oleh Korea Environment Corporation (KECO) dengan Korea Resource Circulation Service Agency (KORA) dan Korea Packaging Recycling Cooperative (KPRC). EPR juga didukung secara finansial oleh setiap produsen.
Nantinya, kata dia, setiap pemangku kepentingan memainkan peran penting untuk mengumpulkan dan mendaur ulang limbah plastik melalui sistem EPR, yang secara khusus dijelaskan dalam undang-undang tentang daur ulang di Korsel.
Selanjutnya, sistem registrasi berbasis teknologi informasi juga ditetapkan untuk pemantauan pengumpulan dan daur ulang dengan sistem EPR oleh KECO.
Terakhir, KORA menerima biaya pengumpulan dan daur ulang dari KPRC sesuai dengan kinerja dan capaian daur ulang yang sudah dilakukan serta masuk ke dalam sistem EPR.
Menurutnya, pelajaran yang bisa diterapkan dari sistem EPR, yaitu pemerintah membuat mandatory legal framework. Beberapa hal yang perlu disiapkan, antara lain target kebijakan yang jelas, manajemen sampah plastik yang terintegrasi, ada partisipasi dan tanggung jawab yang aktif dari stakeholders.
"Lalu, semua data ditampilkan di publik untuk transparansi. Semua data tersedia di website agar masyarakat bisa melihat bagaimana EPR bekerja," ucapnya.
Profesor Yong-Chul Jang menuturkan sistem EPR menjadi salah satu rujukan ekonomi sirkular di Korsel. Selain mengurangi limbah plastik yang merusak lingkungan, dia menilai penerapan EPR juga mendorong roda perekonomian di negara tersebut.
Dia mengatakan jumlah sampah plastik yang berhasil didaur ulang terus bertambah seiring optimalnya sistem EPR. Berdasarkan data KECO dan KPRC, total sampah plastik di Korsel yang berhasil didaur ulang pada 2017 sebesar 828.700 ton.
Jumlah tersebut limbah plastik yang sukses didaur ulang meningkat menjadi 829.800 ton pada 2018, 837.800 ton pada 2019, dan 862.100 ton pada 2020.
"Lebih dai 943.000 ton sampah plastik berhasil kami daur ulang pada 2021. Capain tersebut melampaui target EPR yang ditetapkan hanya 866.200 ton," ungkapnya.
Partisipasi Masyarakat
Meski terbilang sukses, Yong-Chul Jang menilai sistem EPR tidak akan berhasil jika tidak dibantu oleh partisipasi masyarakat. Justru, kata dia, komitmen warga untuk memilah-milih sampah dan menerapkan 3R (reduce, reuse, dan recycle) membuat program ini berhasil.
Yong-Chul Jang ada empat tahap yang harus dilakukan masyarakat saat memilah sampah. Pertama, mengosongkan dan mencuci botol plastik. Kedua, memisahkan label kemasan.
Ketiga, menekan atau menghancurkan botol dan menutup kemasan. Terakhir, membuang sampah plastik ke tempat sampah berdasarkan warna yang sudah ditetapkan.
"Setiap rumah tangga juga harus meemisahkan sampah-sampah yang mereka hasilkan. Korsel sudah memiliki infrastruktur pemisah untuk rumah tangga. Bahkan, kami memiliki sorting separation yang bersih yang sudah diimplementasikan secara nasional," ungkapnya.
Tempat sampah atau sorting separation di Korsel/ Dok. Korvia.com
Selain partisipasi masyarakat, Yong-Chul Jang mengatakan pemerintah juga menerapkan aturan pendukung agar sistem EPR bisa berjalan secara maksimal.
Tahun lalu, pemerintah Korsel membuat aturan botol transparan atau colorless PET bottle. Menurutnya, botol warna bukan langkah yang baik untuk mendorong sistem EPR dan ekonomi sirkuler.
Oleh karena itu, pemerintah Korsel mengharuskan produsen untuk memproduksi botol yang tidak ada warnanya. Tujuannya agar konsumen dan produsen bisa memisahkan dengan mudah botol dan labelnya, kemudian didaur ulang.
Dia menuturkan sistem EPR yang dilakukan oleh semua stake holder, termasuk produsen dan konsumen, secara sirkuler ternyata berdampak langsung pada perekonomian Korsel.
Mengacu pada data KECO, nilai ekonomi yang dihasilkan dari daur ulang kemasan mencapai US$300 juta. Selain itu, kebijakan EPR mampu membuka lapangan pekerjaan hingga lebih dari 3.000 pada 2019.
"EPR bukanlah solusi instan. EPR membantu memecahkan semua masalah pengelolaan sampah plastik melalui pengumpulan, infrastruktur daur ulang, pemisahan sumber, pendidikan untuk konsumen, dan tanggung jawab produsen," tutupnya.
