Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan mengenai insentif kendaraan listrik yang berpotensi memicu perang dagang.
Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (6/12/2022), UE menganggap Undang-Undang (UU) penurunan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) telah menyebabkan kekhawatiran di Eropa karena memberikan subsidi yang tidak adil kepada produsen AS dan mengancam akan merusak hubungan trans atlantik.
Kekhawatiran ini sempat mereda selama kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Presiden AS Joe Biden pekan lalu.
Pejabat AS melanjutkan diskusi dengan perwakilan Komisi Eropa pada hari Senin pada pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi di College Park, Maryland, Washington.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS mendengar keprihatinan dari negara-negara Eropa terkait aspek-aspek tertentu dari UU tersebut. Pihaknya kemudian membentuk satuan tugas dengan UE.
Baca Juga
"Kami terus memberikan momentum untuk percakapan itu dan mengatasi perbedaan, seperti yang dikatakan Presiden Biden." lanjut Antony.
Wakil Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis menjelaskan dia menjadi lebih optimistis daripada saat kedatangan setelah melakukan pertemuan dengan AS. Namun, Ia menekankan bahwa perselisihan perlu segera diselesaikan.
"Kita tidak punya waktu lama, IRA (UU Penurunan Inflasi) akan dilaksanakan Januari mendatang. Kita masih perlu melihat hasilnya tahun ini." katanya.
Saat ini, mungkin sulit bagi AS untuk mencari cara menenangkan hati Eropa, karena IRA telah disahkan. Pasalnya, pejabat UE terus mendorong AS agar mengecualikan negara-negara Eropa, seperti yang didapatkan oleh Kanada dan Meksiko.
Mantan Wakil Menteri P erdagangan AS saat Pemerintahan Bill Clinton William Reinsch menilai cara paling mungkin untuk mengakomodasi kekhawatiran UE adalah dengan mengeluarkan pengecualian agar kendaraan Eropa memenuhi syarat.
Menurut Reinsch, penafsiran UU itu tidak mungkin bertahan di pengadilan dalam menghadapi tuntutan hukum dari kelompok-kelompok pendukung, bahkan proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk berjalan.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden komisi Eropa Ursula von der Leyen mendorong untuk meninjau kembali aturan bantuan negara dan menciptakan dana Eropa guna berinvestasi dalam teknologi bersih.
Meskipun didukung oleh negara-negara utama seperti Prancis, ide ini cenderung kontroversial bagi negara-negara Uni Eropa yang konservatif secara fiskal.
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan UE harus lebih cepat bertindak dan masih ada ruang perbaikan mengenai bantuan negara. Namun dia mengkkritik aspek lain dari proposal von der Leyen, terutama pembentukan dana investasi Eropa.
"Jika itu berarti semacam rebranding alat yang ada, saya terbuka untuk berdiskusi. Tetapi jika itu menambah utang baru Eropa, maka saya pikir ini bukan merupakan peningkatan daya saing atau stabilitas kita. Ini akan menjadi ancaman." kata Lindner.
Blinken menambahkan akan ada diskusi lebih lanjut antara UE dan AS pada infrastruktur telekomunikasi, sementara pejabat UE lainnya mengatakan akan ada lebih banyak pembicaraan tentang penelitian 5G dan 6G.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
