Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan jadwal kunjungan untuk para calon investor dari berbagai negara ke IKN Nusantara.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR telah bertemu sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, hingga Finlandia di akhir November 2023 untuk membahas investasi di Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan untuk saat ini belum ada kesepakatan nilai dan skema investasi. Untuk itu, dia akan mengajak calon investor untuk berkunjung terlebih dahulu ke IKN untuk melihat infrastruktur yang sedang dibangun.
"Belum [nilai investasi], nanti saya undang mereka seperti arahan Presiden, di triwulan ke 2 dan 3 tahun depan mungkin baru mau antar investor ke IKN, karena saya harus siapkan dulu, persiapannya baru kita siapkan," kata Basuki di Jakarta, Kamis (1/11/2022).
Adapun, kunjungan tersebut dilakukan untuk memupuk kembali kepercayaan bahwa pembangunan infrastruktur telah dimulai oleh pemerintah. Sekaligus, meyakinkan bahwa IKN adalah proyek dengan visi jangka panjang hingga tahun 2045.
Di samping itu, Basuki menambahkan terkait skema investasi akan bergantung pada jenis kegiatan investasi, baik itu jalan, air minun, terutama perumahan, rumah sakit, pendidikan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan pembiayaan infrastruktur di IKN hanya akan menggunakan 20 persen APBN, selebihnya akan mengandalkan investasi dari swasta.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menambahkan bahwa minat investasi di IKN telah bertambah sejak market sounding atau penjajakan pasar yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi minat itu sudah ada dan peningkatannya itu berdasarkan dari Otorita IKN itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama, jadi sekarang sudah ada 1.400 hektare lahan yang diminati investor," jelasnya.
Dengan minat tersebut, kawasan zona 1A dengan luas 6.000 hektar di IKN yang disiapkan saat ini tidak dapat mencukupi permintaan lahan dari calon investor. Pasalnya, zona 1A juga merupakan government core area atau pusat pemerintahan di Indonesia.
Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Endra menerangkan akan dibuka zona 1B dan 1C agar investor luar dan lokal terakomodir di area tersebut.
"Jadi kalau di 1A saja ini kan terlalu sempit dan kita catat 6.000 hektare itu hanya 25 persen. Yang mau kita pakai kan untuk build up area, sisanya kita biarkan green," ungkapnya.
