Bisnis.com, JAKARTA - Dengan tema G20 tahun ini, “Recover together, recover stronger”, investasi infrastruktur membawa multiplier effect yang “bergema” di seluruh perekonomian, dengan dampak yang meningkat di masa resesi. Infrastruktur juga merupakan pendorong pembangunan sosial dan memberikan dampak positif pada faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, diakui secara luas bahwa ada “kesenjangan infrastruktur”, yang semakin terdampak karena pandemi COVID-19, dan diperkirakan akan mencapai USD 10,6 triliun pada tahun 2040 di negara-negara G20 dan USD 15,0 triliun di seluruh dunia.
Shinta Kamdani, Chair B20 Indonesia, menyatakan, “Kita memulai B20 Indonesia dengan visi yang jelas. Prioritas kita mencerminkan keadaan komunitas global saat itu, yang terbentuk oleh tren dan peristiwa terkini seperti pandemi, pertumbuhan pesat transformasi digital, kebutuhan akan Global Value Chain yang lebih inklusif, kebutuhan mendesak untuk mendorong aksi iklim, dan isu-isu kunci lainnya. Kami menentukan prioritas ini dengan menetapkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan sebagai tujuan akhirnya. Sesuai dengan konsep kontinuitas B20, kami telah membangun kemajuan dari presidensi B20 sebelumnya. Pada saat yang sama, kami juga berusaha mendorong batas pemikiran kami, menawarkan perspektif dan solusi baru untuk tantangan spesifik yang ingin kami atasi tahun ini.”
Dr. Ridha Wirakusumah, Chair B20 Finance & Infrastructure Task Force dan CEO Indonesia Investment Authority (INA), menambahkan, “Tahun ini, selaras dengan tema B20, “Advancing innovative, inclusive, and collaboration growth”, B20 Finance & Infrastructure Task Force (F&I TF) telah berupaya untuk membangun rekomendasi dari B20 sebelumnya, dengan perspektif tambahan, dan memperbarui fokus pada negara berkembang. Dengan latar belakang Presidensi G20 Indonesia tahun ini dan Presidensi India dan Brasil yang akan datang, waktunya sangat tepat. Hal ini sangat penting karena negara-negara berkembang mewakili lebih dari 80% populasi negara-negara G20, namun tingkat pembangunan manusia dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan di negara-negara berkembang secara signifikan tertinggal dari hasil yang terlihat di negara-negara maju.”
Sebagai salah satu TF B20, mewakili suara komunitas bisnis, F&I TF telah mencoba untuk menilai dan memahami masalah, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki situasi dengan melihat solusi yang saling menguntungkan bagi negara maju dan berkembang, serta pemangku kepentingan publik dan swasta.
Radju Munusamy, B20 Finance & Infrastructure Task Force Policy Manager dan Partner di PwC Indonesia, mengatakan, “F&I TF memiliki rekomendasi kebijakan terstruktur yang mendorong kolaborasi yang lebih besar antara pemerintah, lembaga multilateral, dan sektor swasta, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda pada negara-negara dalam G20 untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa tugas menutup kesenjangan infrastruktur bisa dibilang salah satu tantangan terbesar dan paling kompleks yang pernah dihadapi sistem keuangan dan politik global. Namun, itu adalah tantangan yang harus diatasi.”
Tetapi, tidak cukup hanya mempersempit atau bahkan menutup kesenjangan infrastruktur. Untuk membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan untuk planet yang layak huni, perlu dikembangkan infrastruktur yang tidak hanya layak secara finansial dan komersial, tetapi juga memfasilitasi dekarbonisasi dan transisi iklim menuju net zero.
Melanjutkan semangat dari 26th United Nations Climate Change Conference (COP26) pada tahun 2021, F&I TF dibangun di atas kesepakatan yang dicapai dengan mengusulkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan iklim bisnis dan negara pendukung serta memastikan bahwa manfaat substansial dari lingkungan hijau transisi ekonomi dibagi secara luas dan mendukung mereka yang mungkin lemah secara ekonomi. Dengan kata lain, F&I TF juga mendukung terwujudnya “transisi yang adil”. Agar hal ini terjadi, negara-negara maju harus berkomitmen untuk menyediakan dana pendanaan iklim untuk membantu mendukung negara-negara berkembang.
Berdasarkan artikel PwC, “Bridging the trillion-dollar infrastructure gap in Asia Pacific”, sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teknologi infrastruktur, atau InfraTech, tidak hanya akan meningkatkan nilai uang dari proyek infrastruktur, tetapi juga akan mendorong investasi infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh, sehingga memfasilitasi penyampaian hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik.
Selain itu, menutup kesenjangan infrastruktur dan mempercepat kemajuan menuju infrastruktur yang lebih hijau dan cerdas juga akan membutuhkan regulasi jasa keuangan global untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan, produktivitas, dan stabilitas. Oleh karena itu, F&I TF mendorong upaya untuk memastikan bahwa regulasi jasa keuangan tidak sepenuhnya menghambat investasi dalam proyek infrastruktur.
Julian Smith, B20 Finance & Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Advisor di PwC Indonesia, berkomentar bahwa, “Salah satu cara utama agar lebih banyak pembiayaan swasta dapat dimobilisasi ke dalam infrastruktur hijau adalah melalui blended finance. Dalam kasus di mana Anda ingin membawa inovasi dan modal dari sektor swasta, namun hasilnya mungkin tidak cukup menarik dibandingkan risikonya, maka bantuan modal lunak dari pemerintah, bank pembangunan multilateral, atau organisasi filantropi dapat menarik volume modal sektor swasta yang jauh lebih besar.”
