Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Net Zero Summit 2022, Kadin: Pencapaian Net Zero Perlu Dukungan Regulasi

Perubahan iklim merupakan tantangan dunia yang tidak bisa diabaikan di samping persoalan krisis geopolitik akibat perang dan ancaman resesi ekonomi.
Wahyu Arifin
Wahyu Arifin - Bisnis.com 11 November 2022  |  16:06 WIB
Net Zero Summit 2022, Kadin: Pencapaian Net Zero Perlu Dukungan Regulasi
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid - Wahyu Arifin
Bagikan

Bisnis.com, BADUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai tuan rumah dan penyelenggara B20 Indonesia membuka acara Indonesia Net Zero Summit 2022 bersama dengan rangkaian acara B20 Investment Forum sekaligus, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I, Bali, Jumat (11/11/2022).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan dunia yang tidak bisa diabaikan di samping persoalan krisis geopolitik akibat perang dan juga ancaman resesi ekonomi.

Menurutnya, perubahan iklim akibat emisi karbon berdampak pada timbulnya penyakit, bencana alam dan yang paling mengerikan adanya ancaman krisis pangan yang sudah ada di depan mata.

“Perubahan iklim bukan hanya persoalan pemerintah atau organisasi sosial semata, tapi juga persoalan bagi pelaku usaha atau dunia bisnis. Pebisnis harus ikut terlibat untuk ikut mengatasi ini. Salah satu upaya yang dilakukan Kadin Indonesia melalui Kadin Net Zero Hub,” ujar Arsjad di hadapan 900 peserta dari 30 negara ini.

Arsjad mengatakan, inisiatif ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Selain itu, Kadin Net Zero Hub juga akan mendorong terbentuknya ekosistem net zero dan membantu memberikan bantuan teknis bagi perusahaan dalam melakukan dekarbonisasi.

Namun, keberhasilan target net zero kata Arsjad, juga tergantung dari dukungan pemerintah terutama mengenai regulasi yang harus bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya industri untuk secara bertahap menjalankan penurunan emisi karbonnya.

“Kita semua tahu target net zero tidak mungkin terjadi tanpa regulasi yang kondusif. Perlu ada peraturan yang memungkinkan listrik terbarukan dapat diakses oleh industri, mengamanatkan perusahaan untuk membuat pelaporan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, kata Arsjad, melalui regulasi yang baik dan kemudahan investasi, akan banyak investor yang tertarik untuk masuk dalam sektor energi terbarukan sehingga membuat pemerintah memiliki anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Solusi energi bersih juga memerlukan pembiayaan yang dapat menutupi investasi dekarbonisasi industri. Melalui Indonesia Net Zero Summit ini, saya mendorong investor untuk mengambil peran untuk ikut berkontribusi melalui investasi di bidang energi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 50 perusahaan yang tergabung dalam Kadin Net Zero Hub dan sebagian besar, kata Arsjad dari perusahaan tersebut hadir untuk mengikuti Net Zero Summit dan B20 Summit.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang hadir dalam acara ini mengatakan pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin Indonesia yang mendorong perusahaan untuk mengakselerasi dekarbonisasi melalui Kadin Net Zero Hub.  

Luhut menambahkan, pemerintah juga terus berupaya mengurangi dampak perubahan iklim melalui konservasi energi serta membuka tangan sebesar-besarnya kepada investor yang mendukung langkah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan teknologi baru yang ramah lingkungan.

“Saat ini Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 437 Gigawatt yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kami di Kaltara sedang membangun industri baru yang menggunakan 10 Gigawatt solar panel dan 10 gigawatt hydropower. Ini bukti kami mengadopsi praktik berkelanjutan,” ujar Luhut.

Saat ini, Luhut mengatakan sedang bernegosiasi dengan AS terkait potensi investasi energi terbarukan sembari mengajukan beberapa persyaratan agar mereka mengikuti aturan Indonesia mengenai dukungan terhadap persoalan climate change.

“Persyaratannya mulai dari tidak boleh ikut campur dalam arti mengganggu ekonomi indonesia, lalu persoalan alih teknologi yang terjangkau dan langsung bisa digunakan tanpa menunggu waktu serta pinjaman dengan bunga rendah alias disamakan sebagai negara maju,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kadin perubahan iklim
Editor : Thomas Mola
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top