Tangkal Resesi, Menko Airlangga Beberkan 5 Fokus Kebijakan Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan jauh dari situasi resesi pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada akhir 2022 dan tumbuh lebih tinggi di atas 5,3 persen pada 2023.

“Berbagai lembaga juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 4,7 hingga 5,1 persen. Artinya, tahun depan Indonesia diharapkan jauh dari resesi,” katanya dalam konferensi pers, Senin (7/11/2022).

Airlangga menyampaikan, sejumlah risiko masih perlu terus diwaspadai pada tahun depan, yaitu gejolak ekonomi global yang dihadapkan pada tingginya ketidakpastian dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi ke bawah.

Selain itu, pada jalur perdagangan, pemerintah juga mewaspadai tren harga komoditas yang akan kembali ke situasi normal, juga pelemahan permintaan global yang akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan target outlook ke depan.

Pertama, yaitu pelonggaran mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19, terutama dengan langkah pengendalian Covid-19.

Kedua, kebijakan fiskal akan tetap diarahkan sebagai shock absorber. Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi dan kompensasi energi lebih dari tiga kali lipat.

Selain itu, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp109,3 triliun termasuk bantuan terhadap masyarakat rentan berupa BLT BBM kepada 20,65 juta penerima, bantuan subsidi upah kepada 14,6 juta pekerja, dan subsidi sektor transportasi dari anggaran pemerintah daerah.

Ketiga, stabilisasi harga pangan, melalui program keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. 

Keempat, peningkatan kualitas SDM melalui program Kartu Prakerja. Kelima, mendorong pengembangan UMKM dengan digitalisasi dan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keenam, melanjutkan reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja, hilirisasi industri sepanjang supply chain, penurunan emisi dan ekonomi hijau, serta pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.