Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya akan melakukan monitoring menyusul PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor terutama tekstil.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).
“Kita melihat terutama di sektor tekstil, kita menyampaikan bahwa fenomena ini akan kita monitor secara spesifik bersama dengan kementerian atau lembaga lain,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan badai HPK di industri tekstil terjadi di tengah pertumbuhan ekspor sektor tersebut. Sepanjang tahun ini, hingga September, pengapalan dengan kode HS61 atau pakaian dan aksesori rajutan, naik 19,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kemudian produk HS62 atau pakaian aksesori non-rajutan tumbuh 37,5 persen yoy,s sedangkan HS64 atau alas kaki tumbuh 41,1 persen yoy.
“Kita tentu akan terus mendorong, termasuk menggunakan instrumen special mission vehicle [SMV] LPI, untuk bisa mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah juga akan terus meneliti apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik.
“Ini masih akan kita perhatikan secara detail fenomena dari relokasi posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya relatif rendah sehingga ini juga terlihat PHK di satu daerah namun muncul kesempatan kerja di daerah yang lain,” tuturnya.
Baru-baru ini, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPTPJB) Yan Mei mengungkapkan sebanyak 64.000 lebih pekerja dari 124 perusahaan terkena PHK per Oktober 2022.
Dia juga menyebut, berdasarkan laporan yang dia terima, dari 14 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 perusahaan tutup.
"Sudah ada 14 kabupaten/kota yang memberikan laporan mengenai pengurangan atau putus kontrak. Kurang lebih yang kena PHK itu hampir 55.000 dan yang tutup ada 18 perusahaan," kata Yan Mei dalam konferensi pers 'Badai PHK di Industri TPT, Produsen Minta Pemerintah Turun Tangan', Rabu (2/11/2022).
Angka tersebut diperkirakan bakal terus bertambah, mengingat kondisi kinerja tekstil yang kian menurun.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menambahkan, saat ini industri TPT tengah mengalami penurunan utilisasi, sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina yang membuat konsumsi masyarakat Eropa dan AS menurun. Sementara, pasar dalam negeri kembali dibanjiri produk impor.
“Inflasi di berbagai negara itu sudah mencapai 2 digit dan ada pelemahan mata uang. Ini yang membuat daya beli mereka juga menurun dan kebutuhan tekstil ini bukan kebutuhan primer,” jelasnya.
