Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan cuaca ekstrem yang ikut mengoreksi realisasi produksi komoditas energi primer tersebut.
Selain itu, penguatan harga batu bara yang masih berlanjut di pasar ekspor dipastikan tidak bakal mengganggu pasokan pada PLTU milik perusahaan setrum pelat merah tersebut.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, total realisasi penerimaan batu bara untuk PLTU PLN dan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) sudah mencapai 94,3 juta ton atau 93 persen dari rencana kebutuhan batu bara sampai dengan September 2022.
“Sepanjang 2022, pemerintah melalui Ditjen Minerba telah menerbitkan 169 surat penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan batu bara untuk PLTU PLN dengan total volume sebesar 23,75 juta ton,” kata Lana saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/11/2022).
Dari sisi teknis, Lana menuturkan, kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan pengangkutan batu bara dari lokasi tambang menuju PLTU milik PLN dan IPP. Langkah itu diharapkan dapat menekan potensi menyusutnya pasokan batu bara di tengah cuaca buruk akhir tahun ini.
“Untuk mengatasi kebutuhan armada kapal atau tongkang pengangkut batu bara, Ditjen Ketenagalistrikan telah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk mendorong pemilik kapal mengutamakan pengangkutan batu bara dari lokasi tambang ke PLTU PLN dan IPP,” kata Lana.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan pasokan batu bara untuk sistem pembangkit listrik tenaga uap milik perusahaan pelat merah saat ini relatif terkendali.
Kepastian itu disampaikan Darmawan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belakangan menemukan adanya kekurangan pasokan batu bara yang cukup lebar pada sistem pembangkit batu bara milik PLN sepanjang 2021. Konsekuensinya, terjadi peralihan sumber energi dari batu bara menuju bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan pada periode itu.
BPK mengungkapkan bahwa rencana kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2021 mencapai 82,24 juta ton. Hanya saja, realisasi pasokan baru sekitar 66,85 juta ton atau lebih rendah 15,39 juta ton.
Berdasarkan data dari Divisi Batu Bara PLN, terdapat kekurangan pasokan batu bara untuk PLTU pada sistem kelistrikan Jawa Bali sebanyak 6,93 juta ton.
Laporan itu tertuang dalam hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik tahun anggaran 2021 pada PLN, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya yang disahkan Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Nelson Ambarita pada 22 Juni 2022 lalu.
“Pasokan batu bara dalam kondisi aman,” kata Darmawan saat dimintai konfirmasi di Jakarta Convention Center, Rabu (2/11/2022).
Hanya saja, kondisi itu belakangan ikut mengerek biaya pokok produksi listrik (BPP) PLN yang mesti beralih pada energi nonbatu bara, seperti BBM dan gas.
Berdasarkan hasil simulasi secara uji petik pada 10 PLTU milik PLN pada sistem Jawa dan Bali selama 2021 diketahui bahwa pengalihan operasi PLTU ke pembangkit lainnya tersebut meningkatkan biaya bahan bakar pembangkit mencapai Rp346,53 miliar.
