Bisnis.com, JAKARTA - B20 Integrity and Compliance Task Formce (I&C TF) menggelar dialog side event yang mengambil tema “Collective Action in Alleviating Integrity Risks” dalam upaya mendorong pemulihan, pertumbuhan dan transformasi ekonomi global di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/10/2022).
Side event yang digelar secara hybrid dan diikuti oleh 1200 peserta baik offline maupun online ini menggandeng Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), United Nations Development Program (UNDP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Basel Institute on Governance.
B20 I&C TF melihat, dalam situasi dan kondisi dunia pasca-pandemi, integritas menjadi hal sangat penting untuk dijalankan. Pandemi COVID-19 yang merontokkan ekonomi global membuat dunia rentan terjerumus dalam perang dagang, proteksionisme, penipuan, penyuapan, korupsi dan hal-hal yang bisa membuat bisnis semakin terpuruk.
Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan bisnis dan ekonomi global dihadapkan dengan tantangan yang cukup sulit dan perlu disikapi dengan bijak sekaligus harus memiliki keputusan yang tepat demi kelangsungan dan kesuksesan di masa depan. Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan upaya dan kerja sama yang erat antara sektor publik, swasta, serta masyarakat sipil.
“B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas. Praktik bersih, berkelanjutan dan inovatif membantu negara-negara berkembang menarik investor ke proyek-proyek utama yang penting bagi pemulihan ekonomi,” ujar Shinta dalam sambutan pembukaan acara.
Lebih lanjut, Shinta menjelaskan, tindakan atau aksi kolektif sangat penting dalam menguatkan integritas sektor bisnis terutama untuk skala kecil, seperti UMKM, yang biasanya tidak memiliki kapasitas pengetahuan maupun modal untuk bersaing. Untuk itu, perlu menyepakati aturan main baik dalam skala nasional maupun internasional agar mencapai keadilan dalam persaingan bisnis yang sehat.
“Selain bicara persaingan yang adil dan sehat, tindakan kolektif juga meningkatkan reputasi dan daya tarik ekonomi negara-negara berkembang yang selama ini dililit persoalan korupsi, penyuapan, cuci uang. Kami di I&C TF memiliki tiga tindakan prioritas yang dapat menguatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas baik di sektor publik maupun swasta,” kata Shinta.
Tiga tindakan prioritas utama itu, pertama, menumbuhkan dan memperkuat integritas antar-pelaku usaha. Pelaku usaha besar, juga harus merangkul dan membangun kapasitas bisnis usaha kecil/UMKM. Kedua, memfasilitasi interaksi dan integrasi atau kerja sama yang erat antara pemerintah dan swasta. Ketiga, mempromosikan inklusivitas antara sektor publik-swasta demi pertumbuhan yang inovatif, inklusif dan kolaboratif.
B20 Indonesia mendorong empat legacy yang dirancang tidak hanya sebagai one-time initiative, namun sebagai inisiatif yang berkelanjutan serta diharapkan tidak hanya berakhir setelah Presidensi G20 Indonesia usai diselenggarakan. Terkait isu transisi energi dan pembiayaan, terdapat legacy program yang disiapkan untuk mengatasi hal tersebut, yakni Carbon Center of Excellence sebagai platform hub-knowledge serta practice sharing center perdagangan karbon.
Isu inklusivitas diangkat melalui legacy B20 Wiki sebagai sistem pendukung bagi UMKM melalui Wiki Learn, Wiki Do dan Wiki Scale dan OGWE yang membantu kewirausahaan perempuan mencakup pemberdayaan perempuan pengusaha melalui peningkatan literasi digital, pemodalan dan keamanan dalam ruang kerja.
Selain itu, untuk bidang kesehatan, ada legacy Global “One Shot” Campaign yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang relevan untuk mitigasi krisis kesehatan di masa depan melalui pelibatan bisnis global dalam menyediakan akses vaksin, riset klinis dan big data untuk memantau penyakit.
Sementara itu, Haryanto T. Budiman selaku Chair of I&C TF yang juga menjabat sebagai Managing Director PT. Bank Central Asia Tbk. mengatakan integritas dan standarisasi tata kelola yang berkelanjutan melalui adopsi standar pelaporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, terkonvergensi secara global perlu dilakukan dunia bisnis dan pemerintahan.
Menurut Haryanto, perilaku buruk atau penurunan integritas meningkat selama krisis. Ia berharap, dukungan penuh pemerintah akan membuat sektor dan pelaku bisnis secara perlahan dapat memitigasi dan membangun kerja sama seluruh sektor swasta untuk menjalankan praktik bisnis secara baik, jujur dan berkelanjutan.
“Tindakan atau aksi kolektif antara bisnis dan pemerintah sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam situasi pemulihan. Selain itu, tindakan kolektif antara integritas para pelaku bisnis dan transparansi sektor publik merupakan kunci utama mencegah korupsi, penyuapan, pencucian uang, pemerasan dan tindakan kejahatan dalam pembiayaan terhadap perilaku terorisme,” jelas Haryanto.
_(1).jpg)
Saat ini, I&C TF telah merumuskan empat rekomendasi. Pertama, mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG). Kedua, mendorong aksi kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Ketiga, menumbuhkan tindakan perlawanan yang tangkas untuk memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris dan keempat, memperkuat tata kelola untuk mengurangi risiko kejahatan siber yang semakin meningkat.
Sementara itu, Iwan Djuniardi, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan yang mewakili Menkeu mengapresiasi diskusi “Collective Action in Alleviating Integrity Risks” yang diselenggarakan B20 I&C TF, terutama terkait bagaimana upaya membantu UMKM untuk ikut menjalankan bisnis secara etis dan formal.\
“Biaya yang besar untuk mengurus bisnis secara formal dan waktu yang dihabiskan karena birokrasi berbelit seringkali menjadi penghalang bagi UMKM yang ingin menjalankan bisnis secara etis dan formal. Perlu ada langkah menciptakan mekanisme berbasis insentif bagi mereka yang mematuhi hukum dan persyaratan,” ujar Iwan.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan pemerintah sudah melakukan beberapa langkah, di antaranya menyediakan platform pinjaman yang lebih besar untuk UMKM yang telah memiliki NPWP dan menjatuhkan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para penyalur kredit yang tidak mematuhi aturan dalam menilai dan memberikan kredit kepada UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Tuti Wahyuningsih, Direktur Kerja Sama Internasional PPATK menjelaskan bahwa dunia bisnis, investasi dan pemerintah sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang berintegritas. Indonesia saat ini terus menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah sangat memberi perhatian kepada persoalan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bisa merusak kepercayaan investor dan negara-negara lain.
“Saat ini dunia tengah berjalan di atas inovasi teknologi, terutama internet dan digitalisasi. Namun, dibalik inovasi ini juga ada ancaman dan kerentanan yang mesti kita waspadai. Adanya aliran dana kejahatan baik itu terorisme, narkoba dan korupsi, serangan siber dan pencurian data. Melalui tindakan dan aksi bersama, kita perlu menguatkan sistem keuangan kita demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, adil dan inklusif,” jelas Tuti.
Diskusi side events B20 I&C TF ini juga menghadirkan tiga sesi diskusi panel. Panel pertama membahas tentang ‘Mengembangkan dan Memperkuat Integritas melalui Kolaborasi Bisnis ke Bisnis dalam Tata Kelola Berkelanjutan’. Panel kedua tentang ‘Memfasilitasi Integritas dalam Interaksi Bisnis-ke-Pemerintah terkait Anti Pencucian Uang/Pendanaan Teroris, Transparansi Beneficial Ownership, dan Kejahatan Siber’. Panel ketiga tentang ‘Membangun Kepercayaan antara Sektor Publik dan Swasta Entitas melalui Tindakan Kolektif untuk Meningkatkan Tingkat Integritas dan Transparansi’.
