Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Temui Dubes Korsel, Airlangga Harap Implementasi IKCEPA Bisa Dilakukan di 2023

Implementasi IKCEPA diharapkan dapat dilakukan pada Januari 2023.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada media terkait peningkatan produsi kedelai nasional, Senin (19/9/2022). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada media terkait peningkatan produsi kedelai nasional, Senin (19/9/2022). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) diharapkan dapat dilakukan pada Januari 2023 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri peringatan “Korean National Foundation Day 2022” di The Westin Jakarta Hotel, Selasa lalu (4/10/2022) yang dihadiri Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung.

“Saya berharap implementasi perjanjian IKCEPA ini dapat dilakukan pada Januari 2023,” katanya  dalam siaran pers, dikutip Rabu (5/10/2022).

Sebagaimana diketahui, kedua negara telah berhasil menyelesaikan ratifikasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.

Di Indonesia, perjanjian tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR RI. Dalam sidang paripurna pada 30 Agustus lalu, DPR telah mengesahkan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ASEAN plus (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP)’ dan ‘Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK–CEPA)’ menjadi Undang-Undang (UU)

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan, Indonesia akan lebih mudah melakukan ekspor dengan disahkanya RCEP dan IKCEPA. Selain itu, adanya perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, barang-barang dari luar negeri selama ini sangat mudah masuk ke Indonesia namun Indonesia sulit untuk melakukan ekspor.

“Dengan adanya perjanjian itu, kami jadi mudah, pajaknya jadi zero,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper