Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Intip Regulasi Perdagangan Karbon di Abu Dhabi dan Eropa

Kebijakan ekonomi sirkular di UAE hingga perdagangan karbon di EU dapat menjadi masukan strategi carbon pricing di Indonesia.
Dewi Fadhilah Soemanagara
Dewi Fadhilah Soemanagara - Bisnis.com 27 September 2022  |  21:22 WIB
Intip Regulasi Perdagangan Karbon di Abu Dhabi dan Eropa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei berjalan di Jubail Mangrove Park yang terletak di Pulau Al Jubail, Abu Dhabi, PEA, Rabu (03/11/2021) sore waktu setempat. - BPMI Setpres - Laily Rachev.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Eropa dan Abu Dhabi gencar menerapkan strategi perdagangan karbon melalui sejumlah regulasi.

Executive Director Abu Dhabi Global Market (ADGM), Simon O’Brien menjelaskan, Uni Emirat Arab (UAE) menjadi negara pertama di Timur Tengah yang menjalankan zero carbon nuclear power dalam Strategi Energi 2050.

“UAE memiliki 22 kebijakan ekonomi sirkular yang fokus mengurangi limbah serta ekonomi berkelanjutan. ADGM dalam hal ini memanfaatkan program seputar kebijakan terkait pengadaan hijau hingga peningkatan kelestarian lingkungan,” jelasnya dalam acara International Seminar on Carbon Trade 2022, Selasa (27/9/2022).

Simon membeberkan sejumlah tips yang dilakukan ADGM untuk membuat regulasi perdagangan karbon khususnya di pasar spot.

Pertama, membuat instrumen finansial diiringi peraturan yang dapat diterima di pasar spot komoditas, kemudian melakukan penyesuaian atau middle ground.

Instrumen finansial serta regulasi yang dibuat juga harus memperhatikan berbagai aspek, seperti mitigasi risiko hingga platform untuk lelang.

“Pihak yang berwenang juga harus melakukan monitoring terkait market abuse dengan cross market surveillance,” imbuhnya.

Di sisi lain, Business Development Environmental Markets European Energy Exchange AG, Ingmar Rövekamp menambahkan, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan mana opsi yang lebih tepat untuk diterapkan, seperti pajak karbon atau perdagangan karbon (ETS) seperti yang diterapkan di kawasan Uni Eropa (EU) .

Menurutnya, pajak karbon lebih mudah diimplementasikan dengan biaya transaksi yang juga lebih terjangkau, namun pengurangan emisi karbon sangat tergantung pada supply and demand.

Sementara itu, ETS menawarkan kelebihan seperti meningkatkan efisiensi biaya untuk pengurangan emisi karbon, dengan allowance price yang berasal dari supply and demand.

"Setiap kasus dan setiap negara pasti berbeda, selalu butuh solusi yang spesifik,” pungkasnya.

Kawasan EU telah menerapkan ETS sejak 2005 dan menghasilkan total 40 persen pengurangan emisi karbon yang berasal dari industri dan pembangkit listrik serta penerbangan domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

abu dhabi eropa emisi karbon pajak karbon perdagangan karbon
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top