Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika (AS) diminta mendesak pemisahan usaha antara TikTok Inc. dan perusahaan induknya ByteDance Ltd. karena kekhawatiran tentang akses pemerintah China terhadap data pengguna AS.
Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (20/9/2022), senator Partai Republik Josh Hawley dari Missouri menulis surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen agar ia mendesak TikTok memutuskan semua hubungan dengan perusahaan China dan memaksa ByteDance Ltd. yang berbasis di Beijing untuk melepaskan berbagi video yang populer itu.
Hawley yang juga anggota Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah ini merujuk pada kesaksian kepada komite oleh Chief Operating Officer (COO) TikTok Vanessa Pappas dalam suratnya kepada Yellen.
Dalam suratnya, Pappas mengatakan bahwa karyawan perusahaan yang berbasis di China dapat mengakses data pengguna AS dan perusahaan tidak mengambil tindakan untuk memastikan bahwa karyawan di China yang mengakses data ini bukan anggota Partai Komunis China.
Oleh karena itu, Hawley meminta kepada Menkeu yang sekaligus Ketua Komite Investasi Asing di AS (Cfius) untuk menindak hal tersebut.
“TikTok harus sepenuhnya didivestasikan dari ByteDance,” tambah Hawley dalam suratnya kepada Yellen.
Baca Juga
Cfius, yang menyaring investasi asing di AS untuk masalah keamanan nasional, mulai meninjau penggabungan induk TikTok ByteDance dan Music.ly selama pemerintahan Donald Trump. Upaya untuk melarang aplikasi oleh Presiden AS ke-45 itu tidak berhasil dan diblokir oleh tindakan hukum dalam beberapa tuntutan pengadilan.
Kini, pemerintahan Presiden Joe Biden telah melanjutkan peninjauan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran terhadap cara aplikasi melindungi data pengguna AS.
Pappas mengatakan kepada komite Senat bahwa TikTok sedang bernegosiasi dengan regulator federal dalam membatasi akses ke data pengguna untuk karyawan di China, tetapi menolak untuk berkomitmen terhadap divestasi.
“Perjanjian akhir kami dengan pemerintah AS akan memenuhi semua masalah keamanan nasional,” ungkapnya.
Kementerian Keuangan pada Senin (19/9/2022) malam mengatakan bahwa Cfius tetap berkomitmen pada perannya sebagai pembela kepentingan keamanan nasional AS, tetapi tidak mengomentari kesepakatan dalam proses peninjauan.
