Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisi target penyelesaian jalan tol pada tahun ini.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan target tersebut telah direvisi dari yang sebelumnya berjumlah 21 ruas jalan tol sepanjang 375 kilometer menjadi 17 ruas jalan tol sepanjang 242 km.
"Ya, kita sesuaikan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Adapun, ruas yang bergeser penyelesaiannya ke 2023 yakni Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3, Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4, dan Jalan Tol Simpang Indralaya-Prabumulih.
Hedy menjelasakan dalam pembangunan jalan tol permasalahan yang biasa ditemui adalah terkait dengan proses pembebasan lahan dan juga kemampuan finansial.
Proses pembebasan tanah yang melalui LMAN kerap dilakukan optimasi untuk ruas-ruas jalan tol yang akan menjadi tulang punggung.
Baca Juga
"Karena mungkin dana tanahnya tidak tersedia di LMAN atau tidak prioritas atau uang konstruksinya tidak tersedia," ungkapnya.
Dengan demikian, sepanjang tahun ini akan ada tambahan 13 ruas jalan tol yang akan beroperasi setelah 4 ruas telah dioperasikan sejak awal tahun.
Adapun, 13 ruas tersebut adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 2-3, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A, Jalan Tol Cinere-Cimanggis.
Selanjutnya, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 1A-2A, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3, Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A, Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5-6, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1-2, dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
"Kadang-kadang anggaran ada, konstruksi ada, tanahnya bermasalah. Jadi banyak sekali yang namanya pernak-pernik pengadaan tanah itu kan ya kadang-kadang uangnya ada tapi ya tanahnya tumpang tindih segala macam," jelasnya.
Sementata itu, PUPR masih menjadi kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar kedua pada tahun depan dengan mendapatkan alokasi senilai Rp125,2 triliun untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memaparkan alokasi anggaran kementeriannya telah mengalami perubahan dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp98,2 triliun. Total anggaran tambahan yang diterima Kementerian PUPR pada tahun depan senilai Rp27,1 triliun.
"Pada 2023, pagu PUPR sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun. Total IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu Rp43 triliun dari 2022--2024, pada 2022 dibutuhkan Rp5,4 triliun, dan 2023 Rp20,8 triliun dan sisanya pada 2024," ujarnya Basuki dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Basuki menjelaskan, selain pembangunan IKN, pada 2023 pihaknya akan kembali melanjutkan penyelesaian target capain pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan perumahan.
Untuk pembangunan jalan tol pada 2023, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 297 km dengan target penyelesaian 12 ruas jalan tol guna mencapai rencana strategis nasional jalan hingga 2024 sepanjang 1.565 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
