Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan tren keterisian kamar atau okupansi untuk hotel mengalami tren penurunan sejak Juli 2022 seiring dengan menurunnya kegiatan korporasi dan pemerintah.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengungkapkan pada 2022 kontribusi pasar terbesar merupakan segmen korporasi dan pemerintah, hal itu berbeda pada masa sebelum Covid-19.
“Pada semester dua ini secara yoy, sudah mulai menurun, membuat okupansi hotel yang tadinya dari 2022 sejak Januari terjadi peningkatan sampai Juni, itu sudah mulai menurun di Juli sampai saat ini, ditambah dengan dampak kenaikan BBM,” ungkapnya, Rabu (14/9/2022).
Menurutnya, dari harga BBM yang naik lebih dari 30 persen berdampak pada daya beli masyarakat hingga pemerintah dan korporasi. Maulana menekankan bahwa okupansi yang dilihat harus secara nasional, bukan hanya di Jakarta dan Bali.
Lebih lanjut Maulana menjelaskan bahwa penaikan harga BBM dan sejumlah tiket pesawat yang sempat melonjak berpengaruh terhadap sikap korporasi atau pemerintah untuk mengadakan kegiatan di daerah terdekat seperti Bogor.
“Kesenjangan terhadap okupansi itu terjadi khususnya antara pulau Jawa dan lainnya yang membutuhkan transportasi lebih jauh,” paparnya.
Baca Juga
Untuk itu, Maulana mengkhawatirkan dengan adanya kenaikan harga BBM akan menahan daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan pariwisata khususnya hotel dan restoran, mengingat pariwisata menjadi kebutuhan sekunder, yang baru dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi.
“Dari sisi market, yang harus hati-hati, tingkat penurunan daya beli, itu berbahaya, bagaimanapun sektor pariwisata baru dapat hidup pada saat daya beli masyarakat itu cukup baik,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang pada Juli 2022 justru turun 0,51 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan TPK hotel klasifikasi nonbintang justru naik, yaitu sebesar 0,77 poin. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya TPK di sebagian besar provinsi.
Beberapa provinsi yang mengalami penurunan TPK cukup tajam adalah Papua Barat sebesar 9,86 poin, Maluku Utara sebesar 7,40 poin, dan Riau sebesar 6,26 poin. Sementara itu, Kalimantan Tengah hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,38 poin.
TPK hotel bintang tertinggi tercatat di DI Yogyakarta sebesar 62,17 persen, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Lampung masing-masing sebesar 61,23 persen dan 57,92 persen.
DKI Jakarta masih menduduki urutan pertama TPK hotel klasifikasi nonbintang dengan TPK sebesar 40,66 persen, diikuti oleh Kepulauan Riau dan Lampung masing-masing sebesar 33,85 persen dan 30,78 persen.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan perlu adanya evaluasi untuk menyikapi dampak yang signifikan tersebut. Menurutnya, hotel menengah ke atas memiliki risiko terimbas walaupun lebih rendah, dibanding dengan hotel-hotel di strata menengah dan menengah ke bawah, terlihat dari TPK nonbintang yang justru naik.
“Ini berbanding terbalik, yang hotel berbintang, lebih tinggi daripada nonbintang. Maka dari itu, akomodasi nonbintang akan menjadi perhatian kita, karena itu yang digunakan banyak masyarakat. Kenaikan harga BBM kali ini, akan lebih menekan pengeluaran wisatawan saat berwisata sekitar 10 persen,” ungkapnya, Senin (12/9/2022).
Sandiaga juga memprediksi akan terjadi penurunan terhadap sektor akomodiasi seperti hotel sebesar 5 persen sebagai dampak dari harga BBM yang naik.
