Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat telah menyelesaikan pertemuan dengan sejumlah negara Asia yang tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk menantang pengaruh China di kawasan itu.
Dilansir Bloomberg pada Kamis (8/9/2022), sebanyak 13 negara pengirim perwakilan dalam pertemuan di Los Angeles. Negara-negara ini berkontribusi terhadap 40 persen PDB global, termasuk Jepang, India, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia.
Adapun, Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlanggan Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Kerangka kerja sama tersebut adalah keterlibatan ekonomi AS yang paling signifikan di kawasan ini sejak Donald Trump menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik pada tahun 2017.
“Saat ini Anda memiliki kombinasi optimisme yang hati-hati dan ketidakpastian yang berkelanjutan,” Deborah Elms, direktur eksekutif Asian Trade Centre, mengatakan tentang kerangka kerja tersebut.
Sejauh ini, kebanyakan perjanjian perdagangan bebas AS didominasi dengan kerja sama terhadap akses pasar melalui tarif yang lebih rendah. Namun, oposisi di Washington, baik dari Demokrat maupun Republik menganggap itu akan lebih sulit secara politis.
AS akan berusaha untuk fokus pada masalah non-tarif yang masih dapat memberikan akses pasar bagi eksportir Amerika, seorang pejabat administrasi Biden mengatakan pada hari Rabu, tanpa memberikan secara spesifik di luar empat pilar kerangka kerja - perdagangan; rantai pasokan; energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur; dan pajak dan anti korupsi.
Di antara itu, salah satu titik kemajuan potensial mengenai perubahan iklim, terutama setelah Biden dan sekutu Demokratnya di Kongres baru-baru ini memperoleh US$370 miliar untuk pengembangan energi hijau.
"[IPEF bisa menjadi forum] untuk fertilisasi silang ide, dan kemudian kita dapat menggerakkan berbagai hal bersama sebagai satu blok," ujar Menteri kedua Perdagangan dan Industri Singapura.
"Ini masalah besar," kata Tanee Sangrat, juru bicara Kementerian Luar Negeri. “IPEF akan memberikan kerja sama yang akan membantu Thailand mencapai perubahan ini bagi perekonomian kita.”
“Kita perlu menjadikan IPEF sebagai kerangka kerja di mana setiap negara merasakan manfaat nyata,” kata Yasutoshi Nishimura, menteri perdagangan Jepang, minggu ini. “Kami ingin mengadakan diskusi sehingga negosiasi dapat segera dimulai.”
Nikkei Jepang melaporkan, tanpa memberikan atribusi, bahwa pertemuan kelompok IPEF di Los Angeles juga akan membahas pembuatan sistem untuk berbagi semikonduktor, perangkat medis, dan persediaan vital lainnya selama keadaan darurat internasional.
Karena IPEF bukan perjanjian perdagangan tradisional, pemerintah kemungkinan tidak memerlukan persetujuan kongres. Namun, upaya Biden dapat menghadapi tentangan di dalam partainya sendiri.
Senator Elizabeth Warren memperingatkan pada sidang bulan Maret bahwa IPEF “tidak dapat menjadi TPP 2.0” dan harus mencakup komitmen tenaga kerja dan iklim yang dapat ditegakkan.
Ketika Trump keluar dari TPP dan melakukan rebranding melalui Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Beijing mempelopori perjanjian perdagangan regional terpisah yang menawarkan tarif lebih rendah ke banyak negara yang sama di Asia Tenggara.
Seorang pejabat AS mengatakan pada bulan Mei bahwa batas waktu untuk mencapai komitmen substantif - baik yang mengikat maupun tidak mengikat - akan lebih cepat daripada negosiasi perdagangan tradisional yang mencakup pengurangan tarif.
AS bertujuan untuk memiliki komitmen substantif di mana negara-negara akan berpartisipasi dalam masing-masing dari empat pilar dalam waktu sekitar 12 hingga 18 bulan, kata pejabat itu saat itu.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo, yang bersama dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan di LA, mengatakan bahwa perjalanan Pelosi ke Taiwan telah membuat geopolitik dengan China “sangat rumit.”
Untuk itu, AS belum mengundang Taiwan untuk bergabung dengan IPEF, bahkan setelah lebih dari 50 senator menulis kepada Biden mendesaknya untuk melakukannya. AS lebih memilih menyusun kerangka kerja terpisah dengan pemerintah di Taipei.
Sementara itu, India memilih keluar dari pembicaraan perdagangan guna menghindari pelonggaran akses ke pasarnya melalui kesepakatan multilateral.
Menteri perdagangan India Piyush Goyal mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa manfaat bagi India masih belum jelas dari komitmen perdagangan terkait dengan isu-isu seputar lingkungan, tenaga kerja dan perdagangan digital, dan ingin menghindari kondisi yang akan merugikan negara berkembang.
Dia menambahkan bahwa India akan tetap terlibat dan “menunggu kontur akhir diputuskan sebelum kami secara resmi bergabung dengan jalur perdagangan.”
