Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah berkoordinasi dengan pemerintah dan parlemen untuk menyikapi usulan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA) pada RUU APBN Tahun Anggaran 2023.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan perseroan masih menunggu keputusan pemerintah bersama dengan parlemen berkaitan dengan upaya membenahi penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran ke depan.
Penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 VA itu juga ditargetkan dapat mengurangi kondisi kelebihan pasokan atau over supply listrik PLN yang diproyeksikan melebar ke angka 7,5 gigawatt (GW) pada 2026 mendatang. Nantinya, daya pelanggan 450 VA akan dikerek menjadi 900 VA, sedangkan pelanggan 900 VA saat ini dinaikkan ke kelompok 1.200 VA.
“Sebagai BUMN yang seratus persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat,” kata Greg saat dihubungi, Selasa (13/9/2022).
Di sisi lain, Greg menegaskan, perseroan tetap berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat di tengah momentum pemulihan perekonomian domestik pada paruh kedua tahun ini.
“PLN berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA. Argumentasinya, kenaikan daya cenderung akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga—meskipun masyarakat miskin dan rentan miskin sebenarnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Dia menyebut bahwa mekanisme itu akan menaikkan permintaan (demand), sehingga over supply listrik akan berkurang. Bahkan, dia pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA, agar demand lebih tinggi lagi.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan gak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA selesai, kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah," kata Said.
Said pun mengaitkan sarannya itu dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat—isu yang sedang getol disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bahkan menyebut bahwa peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik dapat mempengaruhi 'kecanduan' Indonesia terhadap minyak.
"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA, kasihlah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga. Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah," ujar Said.
