Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meminta kepada Pertamina dan BPH Migas agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan terjamin aman, sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.
Menurutnya, nelayan saat ini masih mengeluh soal kelangkaan solar. Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat mengecek ketersediaan BBM bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (11/9/2022).
"Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar," ujar Menteri Trenggono di Kendal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/9/2022).
Menteri Trenggono menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia.
"Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Pengawasan ketat harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
"Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung," ujar Trenggono.
Bupati Kendal Dico Ganinduto menyampaikan SPBN di TPI Kendal tidak beroperasi di hari Minggu karena keterbasan kuota. Dia menyebut, pada tahun ini Pemkab Kendal mendapat kuota 7.601 kilo liter, dan jumlah nelayan yang ada lebih dari 4.000 orang.
Karena itulah pihaknya mengatur waktu operasional SPBN dengan tidak beroperasi di hari Minggu meski aktivitas melaut tetap berlangsung.
"Kalau hari Minggu kami operasi, khawatirnya di hari kerja malah SPBN-nya tidak beroperasi karena kuotanya kurang," jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfhi memastikan pihaknya mengawasi distribusi BBM bersubsidi kepada para nelayan agar tepat sasaran. Pihaknya juga sudah membantu satuan tugas (satgas) terkait pengawasan BBM bersubsidi ini.
"Di seluruh jajaran baik itu di tingkat kilang, POM bensin, anggota kita sudah tersebar. Gunanya kita duduki itu dengan cara cek ricek final cek, apakah SPBU itu kekurangan, apakah supply-nya berlebihan, atau ada yang bermain-main," ungkapnya.
