Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan bahwa beban subsidi energi senilai Rp100 triliun akan terbawa ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023. Limpahan beban tetap terjadi meskipun harga pertalite dan solar sudah naik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi Rp502 triliun. Total anggaran itu mencakup subsidi serta kompensasi untuk BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik.
Meskipun anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah naik tiga kali lipat, dananya tidak mencukupi kebutuhan. Penyebabnya, kondisi saat ini tidak sesuai dengan asumsi penentuan anggaran subsidi, baik komponen harga minyak hingga tingkat konsumsinya.
Sri Mulyani pun menyebut bahwa akan terdapat kelebihan beban subsidi dan kompensasi BBM dari anggaran Rp502 triliun. Kelebihan terjadi meskipun harga BBM sudah naik pada hari ini.
“Dengan tadi kenaikan [harga BBM] yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023,” ujar Sri Mulyani pada Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, kelebihan anggaran itu akan dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penentuan APBN tahun depan. Pembahasan anggaran 2023 akan rampung akhir September ini.
Baca Juga
Sejauh ini, pemerintah mengajukan anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp336 triliun dalam APBN 2023. Dialog dengan DPR akan membahas potensi limpahan beban subsidi Rp100 triliun ke anggaran tahun depan.
“Ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk UU APBN 2023,” katanya.
