Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Indonesia dan China harus sama-sama menanggung pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Sri Mulyani menuturkan cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit.
"Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujarya Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Meski demikian, dia mengatakan tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China, sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman.
Sri Mulyani mengatakan semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, kata dia, saat ini infratstruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak.
"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya ya harus kita jadikan saja karena gak mungkin mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif pada ekonomi," imbuhnya.
Terkait penggunaan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sri Mulyani mengatakan pihaknya siap untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kami akan transparan kalau APBN masuk pasti ada dasar hukumnya dan dipertangungjawabkan secara optimal melalui audit BPKP dan BPK," ucapnya.
Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat bahwa estimasi cost overrun proyek mencapai US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar. Pada awal 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan audit cost overrun proyek sebesar US$1,176 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun.
