Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai bahwa pemerintah harus menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) dan upah minimum regional (UMR) jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ekonom dan Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak langsung terhadap masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang rentan serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Biaya transportasi dan logistik akan sangat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Biaya produksi UMKM kemudian akan meningkat, padahal menurut Bhima sektor itu belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
"Maka, kalau harga BBM naik ya pemerintah harus menaikkan bantuan sosial [bansos]. Dan itu bukan cuma bantuan langsung tunai [BLT] untuk orang miskin, tetapi juga permodalan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak," ujar Bhima kepada Bisnis, Kamis (26/8/2022).
Dia pun menilai bahwa pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak. Naiknya harga BBM akan mendorong inflasi inti, yang kemudian akan meningkatkan inflasi secara keseluruhan.
Menurut Bhima, upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang sangat krusial dan bukan hanya saat krisis.
Baca Juga
Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini perlu adanya peningkatan upah minimum regional (UMR), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Upah minimum itu kan jaring pengaman sosial, jadi kalau inflasinya naik sampai 7 persen maka upah minimum harus disesuaikan, minimal setara dengan inflasi,” kata Bhima.
Stimulus-stimulus kepada masyarakat selama masa pandemi pun menurutnya harus tetap dipertahankan, seperti bantuan subsidi upah. Hal tersebut mengingat dampak kenaikan harga BBM yang sangat luas dan multi sektoral.
“Kalau hanya membantu masyarakat miskin, yang terdampak langsung, maka pemulihan ekonominya akan terganggu, karena [kenaikan BBM] yang terdampak bukan hanya orang miskin,” imbuhnya.
