Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut bahwa terdapat ruang fiskal untuk menambah bantuan sosial atau bansos maupun subsidi, jika harga bakar minyak (BBM) naik.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menjelaskan bahwa pihaknya dan sejumlah menteri terus membahas berbagai skema opsi terkait kebijakan subsidi dan harga BBM.
"Semua opsi akan kami excercise, itu intinya," ujar Raden saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/8/2022).
Meskipun belum terdapat keputusan, pada prinsipnya masyarakat jangan sampai terbebani oleh kebijakan yang ada.
Raden menyebut bahwa pemberian bansos atau tambahan subsidi termasuk ke dalam opsi yang bergulir di pemerintah. Dia pun memastikan bahwa kondisi fiskal aman jika memang perlu terdapat dukungan dana ke masyarakat, melalui pengaturan belanja.
"Bisa diatur-atur [anggarannya], kan artinya kalau subsidi bisa dihemat ya bantalan sosial diberikan, begitu kan," imbuhnya.
Dia meyakini bahwa pemerintah tidak akan memangkas anggaran lain untuk memberikan bansos atau tambahan subsidi jika harga BBM kemudian naik. Selain itu, Raden pun menegaskan bahwa hanya salah satu opsi tambahan yang dapat terealisasi, antara bansos atau tambahan subsidi BBM.
"Kalau ada bantuan sosial masa subsidi ditambah. Itu, itu, itu pasti salah satu dari situ kan," katanya.
Pada Rabu (24/8/2022) sore, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat pembahasan kebijakan subsidi BBM di kantornya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terpantau hadir dalam rapat itu.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa pemerintah setidaknya memiliki tiga pertimbangan dalam menghadapi tingginya harga minyak global dan tantangan subsidi BBM saat ini.
Pertama adalah menambah subsidi BBM, yang estimasinya membuat total subsidi menjadi Rp700 triliun. Kedua, membatasi konsumsi BBM dengan mekanisme tertentu, dan ketiga adalah menaikkan harga BBM.
Dia memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun.
Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
"Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
