Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Agar Kontrak Tak Bengkak, Kementerian PUPR Minta Pertamina Subsidi BBM

Seiring wacana kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kementerian PUPR khawatir kontrak pembangunan proyek membengkak.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 25 Agustus 2022  |  17:35 WIB
Agar Kontrak Tak Bengkak, Kementerian PUPR Minta Pertamina Subsidi BBM
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan LRT Jabodebek di Jakarta, Jumat (4/12/2020). Pemerintah akan menggenjot penyelesaian 38 Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2021 dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengusulkan agar PT Pertamina (Persero) untuk memberikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) industri, khususnya yang terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah mengusulkan rencana subsidi tersebut pada saat rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pekan lalu.

Dia menjelaskan usulan tersebut untuk meminta Pertamina memberikan subsidi harga BBM industri untuk proyek-proyek Kementerian PUPR tertentu yang membutuhkan solar dalam jumlah besar.

“Pertamina akan menurunkan harga industri khususnya untuk proyek-proyek Kementerian PUPR dan Perhubungan dengan 0 margin. Pertamina tidak akan mengambil margin untuk proyek-proyek pemerintah ini,” ujarnya saat ditemui di Nusantara DPR, Kamis (25/8/2022).

Basuki menjelaskan terjadi perubahan harga pada sejumlah proyek Kementerian PUPR terutama yang terkait dengan harga BBM dan aspal.

Dia menuturkan untuk proyek-proyek yang ditenderkan pada 2021, harga BBM yang dipatok adalah Rp11.000–Rp12.000, sedangkan harga pada saat ini sudah mencapai Rp18.000–Rp20.000.

Hal itu telah membuat progres proyek menjadi lebih lambat dan bahkan berhenti sembari menunggu harga BBM turun. Namun, dalam perjalanannya kondisi yang tak kunjung membaik membuat hal tersebut perlu dibahas dengan Kementerian Keuangan dan juga melibatkan Kementerian BUMN untuk mencari jalan keluarnya.

Basuki berharap, harga BBM yang diberikan Pertamina bisa berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.000. Nantinya, selisih harga BBM seperti yang tertuang dalam kontrak senilai Rp12.000 akan ditanggung melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

“Iya jatuhnya subsidi, sharing the burden. Pertamina BUMN, 0 kan marginnya, kami juga akan membayar dengan DIPA,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Kahfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top