Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertamina Matangkan Kesiapan Pembatasan Pembelian Pertalite

Pertamina Patra Niaga bakal membatasi pembelian pertalite. Kesiapannya tengah dimatangkan.
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga tengah berfokus untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite sembari meningkatkan jumlah pendaftar pada aplikasi MyPertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan perseroan terus meningkatkan infrastruktur terkait pada seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengejar target implementasi pembatasan pembelian yang sebelumnya ditarget efektif pada bulan ini.

“Kita bersama Telkom mempersiapkan EDC untuk pencatatan kendaraan dan untuk jaringan juga kami sudah berkoordinasi dengan provider,” kata Irto saat dihubungi, Minggu (21/8/2022).

Berdasarkan catatan Pertamina Patra Niaga per 19 Agustus 2022, jumlah kendaraan roda empat yang sudah terhimpun pada sistem verifikasi MyPertamina mencapai sekitar 650 ribu unit. Dia menargetkan jumlah itu terus mengalami peningkatan menyusul komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem subsidi energi saat ini.

“Kuncinya bukan di banyak sedikitnya, tapi apa tepat sasaran atau tidak,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dari APBN diperkirakan bisa bengkak hingga Rp550 triliun apabila PT Pertamina (Persero) tidak diizinkan menaikkan harga solar dan pertalite oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lebarnya gap antara harga keekonomian dan harga jual solar dan pertalite pada saat harga minyak dunia tinggi mendorong perlunya penyesuaian harga BBM. Terlebih, terang Luhut, saat subsidi BBM yang ditopang oleh kantong negara saat ini sudah mencapai Rp502 triliun.

"Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun," katanya melalui keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Reni Lestari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper