Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN menyatakan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sudah menyiapkan strategi untuk menjawab instruksi Presiden terkait harga tiket pesawat yang mahal.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa GIAA telah bekerj sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA untuk membantu maskapai dalam penambahan pesawat.
Menurut Arya, kerja sama dengan PPA akan membantu GIAA untuk menambah pesawat yang beroperasi sembari menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun.
"Saat ini sudah ada kerja sama dengan PPA untuk penambahan pesawat sebelum PMN cair," katanya, Kamis (18/8/2022).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PMN sebesar Rp7,5 triliun perlu segera cair terlebih di tengah dinamikan di industri penerbangan mulai dari kurangnya unit armada yang beroperasi, harga avtur yang naik, serta beberapa rute penerbangan yang belum pulih.
Erick mengatakan PMN yang diberi lampu hijau oleh DPR Juli 2022 lalu belum cair sampai dengan saat ini.
"Garuda dulu yang kita minta segera cair apalgi kita lihat industri penerbangan harus kita jaga. Apalagi harga-harga tiket sangat mahal," terangnya saat ditemui di Gedung DPR setelah rangkaian acara Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Menurut Erick, masalah harga tiket yang melonjak saat ini bisa diimbangi ketika jumlah pesawat yang dioperasikan Garuda sudah lebih produktif dari periode dua tahun pandemi ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Garuda Indonesia untuk menambah pesawat yang beroperasi supaya bisa mengerek turun harga tiket yang mahal.
Hal yang sama juga baru disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).
Namun, Jokowi menilai penambahan unit pesawat yang beroperasi tidak akan lantas mengatasi masalah harga tiket mahal.
"Pak Menteri Perhubungan saya perintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," terang Jokowi, dikutip dari situs resmi Sekretaris Kabinet.
