Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang mengajukan tambahan anggaran hingga Rp6 triliun dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing Dirjen Anggaran, Kamis (4/8/2022) secara daring. Dia menjelaskan bahwa pencairan dana kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2022 terus berjalan, termasuk untuk keperluan pembangunan IKN.
Isa menyebut bahwa Kementerian PUPR sudah memiliki dana awal untuk pelaksanaan pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurutnya, anggaran itu mencapai Rp1 triliun, yang masuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Meskipun sudah memiliki dana awal, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran untuk pengerjaan proyek tahun ini. Pengajuan itu pun sedang dikaji dan diproses oleh bendahara negara.
“Dalam perjalanan, [Kementerian PUPR] sedang meminta tambahan sekitar Rp5—6 triliun. Ini sedang kami proses bersama mereka, ada penelahaan,” ujar Isa pada Kamis (4/8/2022).
Menurutnya, dalam pengerjaan pembangunan IKN tahun ini, baru Kementerian PUPR yang aktif melaksanakan kerja, sehingga Kemenkeu telah mencairkan dana. Sementara itu, kementerian-kementerian lain baru akan memulai pekerjaannya pada 2023.
Baca Juga
"Itu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP itu," ujar Isa.
