Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Modal Bangun Ibu Kota Baru, Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Rp6 Triliun

Kementerian PUPR dalam APBN 2022 sudah memiliki modal membangun ibu kota negara (IKN) yang baru di Nusantara dengan modal Rp1 triliun.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 04 Agustus 2022  |  12:25 WIB
Modal Bangun Ibu Kota Baru, Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Rp6 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022) / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang mengajukan tambahan anggaran hingga Rp6 triliun dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing Dirjen Anggaran, Kamis (4/8/2022) secara daring. Dia menjelaskan bahwa pencairan dana kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2022 terus berjalan, termasuk untuk keperluan pembangunan IKN.

Isa menyebut bahwa Kementerian PUPR sudah memiliki dana awal untuk pelaksanaan pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurutnya, anggaran itu mencapai Rp1 triliun, yang masuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Meskipun sudah memiliki dana awal, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran untuk pengerjaan proyek tahun ini. Pengajuan itu pun sedang dikaji dan diproses oleh bendahara negara.

“Dalam perjalanan, [Kementerian PUPR] sedang meminta tambahan sekitar Rp5—6 triliun. Ini sedang kami proses bersama mereka, ada penelahaan,” ujar Isa pada Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, dalam pengerjaan pembangunan IKN tahun ini, baru Kementerian PUPR yang aktif melaksanakan kerja, sehingga Kemenkeu telah mencairkan dana. Sementara itu, kementerian-kementerian lain baru akan memulai pekerjaannya pada 2023.

"Itu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP itu," ujar Isa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Baru IKN nusantara kementerian keuangan Kementerian PUPR
Editor : Anggara Pernando

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top