Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan ibu kota negara (IKN) hendak mengadopsi konsep ekonomi sirkular, untuk menekan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas yang akan ada. Bisakah kota sirkular itu tercapai?
Koordinator Tim Ahli Transisi IKN Wicaksono Sarosa menjelaskan bahwa konsep ekonomi sirkular bertujuan untuk menggantikan aktivitas ekonomi linear yang cenderung memiliki pendekatan 'ambil, pakai, buang'. Aktivitas yang masih berjalan itu menimbulkan dampak lingkungan dan sosial cukup serius.
Menurutnya, gagasan ekonomi sirkular bertujuan untuk memperpanjang siklus hidup serta nilai dari produk, bahan baku, dan sumber daya sehingga dapat berguna selama mungkin. Konsep itu ingin diterapkan dalam pengembangan dan berjalannya IKN kelak, di Kalimantan Timur.
Konsep ekonomi sirkular, menurut Wicaksono, bukan sekadar persoalan sampah. Terdapat pula tuntutan untuk mendaur ulang 60 persen timbunan limbah padat pada 2045 kelak, sehingga rancangan IKN perlu mengarah ke sana.
"Demikian pula 100 persen dari limbah cair yang diolah melalui sistem pengolahan air limbah domestik terpadu pada tahun 2035 targetnya. Bahkan lebih cepat lagi," ujar Wicaksono dalam diskusi daring bertema Menyongsong Ibu Kota Negara Sirkular, Kamis (28/7/2022).
Dia berharap bahwa IKN dapat menjadi kota yang berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Bahkan, implementasi konsep sirkular di sana diharapkan bisa menjadk simbol identitas nasional.
Untuk mencapainya, Tim Transisi IKN menyusun 8 prinsip dasar dalam pembangunan ibu kota Nusantara, yakni selaras dengan alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkular dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, serta membuka peluang ekonomi bagi semua.
Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Mia Amalia menyebut bahwa perencanaan dan pembangunan IKN berdasarkan kepada prinsip sustainable livelihood. Upaya menjaga keseimbangan ekologi, alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial menjadi tujuannya.
Menurutnya, sebuah kota yang sirkular harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, rendah emisi, serta melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Hal itu perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN Nusantara karena lokasinya sangat dekat dengan kawasan-kawasan hijau.
"Membangun kota sirkular ini tentu saja lebih dari sekedar mengolah limbah atau juga menggunakan kembali sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Namun, membangun kota sirkular ini berarti mempromosikan transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular di seluruh ruang kota di IKN," ujar Amalia dalam kesempatan yang sama.
Amalia pun menggarisbawahi bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengembangan IKN Nusantara membutuhkan dukungan berbagai pihak. Peran serta masyarakat, pelaku usaha, komunitas ilmiah, hingga peneliti menjadi sangat penting dalam menjaga orientasi kota sirkular.
Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PPI) Danis Hidayat Sumadilaga menilai bahwa model produksi dan konsumsi ekonomi sirkular akan menghasilkan limbah seminimal mungkin. Peran insinyur pun, menurutnya, sangat krusial dalam memastikan langkah menekan emisi karbon ketika memproduksi energi dan pembuatan produk terkait IKN.
"Saya kira, ekonomi sirkular betul-betul dapat menjadi instrumen penting untuk mengatasi krisis yang ada pada saat ini, baik yang terkait dengan iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi," ujar Danis.
Dalam merespons tantangan dan perubahaan iklim, implementasi konsep ekonomi sirkular sudah menjadi keharusan. Hal itu termasuk usaha-usaha untuk melahirkan inovasi dan kreativitas terkait perencanaan dan perancangan serta implementasinya.
