Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai masih sangat jauh dari kepastian. Pasalnya, kerja sama antara kedua negara tersebut masih belum memiliki hubungan yang mengikat.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan hasil dari lawatan Presiden Joko Widodo dan para menterinya ke Korea Selatan masih berupa hasil negosiasi yang dilahirkan. Menurutnya, hal itu masih memiliki kemungkinan tidak dapat direalisasikan.
Agus menambahkan, keputusan Korea Selatan untuk terlibat dalam pembangunan IKN hanya akan bergantung dari tercapainya negosiasi kedua negara yang telah ditawarkan dalam kunjungan tersebut.
"Baru pernyataaan, belom ada MoU, kalaupun ada MoU belum ada Hoa, kalau sudah HoA sudah 75 persen sudah mengikat, namanya orang berkunjung bernegosiasi biasa, menurut saya tidak bisa mengambil itu sesuatu hal yang pasti, buktinya sudah banyak terjadi dan tidak terlaksana karena baru MoU, karena tidak ada masalah ketika tidak terjadi," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (31/7/2022).
Dalam keterangannya pers usai menggelar pertemuan dengan perwakilan Korea Selatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memaparkan bahwa terdapat empat poin kerja sama yang diteken kedua negara dalam pembangunan IKN.
Basuki mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik. Kerja sama kedua yang sudah disepakati adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN.
Baca Juga
Ketiga, Korea Selatan menyepakati kerja sama untuk membangun smart village yang terdiri atas 100 unit rumah sebagai proyek percontohan. Proyek smart village ini direncanakan dapat mulai dibangun pada 2023 mendatang dengan dukungan dari Korea Selatan.
Kerja sama terakhir adlaah untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan akan dibangun immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city.
