Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Chatib Basri: Pemerintah Bisa Tangkap Orang yang Lari dari Pajak, Syaratnya?

Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menyampaikan pemerintah bisa tangkap orang yang lari dari pajak. Begini syaratnya!
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 26 Juli 2022  |  19:23 WIB
Chatib Basri: Pemerintah Bisa Tangkap Orang yang Lari dari Pajak, Syaratnya?
Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri dalam Inspirato Sharing Session: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh, Selasa (26/7 - 2022). / Tangkapan Layar
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menyampaikan Indonesia dapat mengejar mereka yang lari dari pajak dengan menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF).

"Saya kira sangat bisa karena dengan seperti ini automatic exchange of information dari sisi pajak itu akan bisa dilakukan," katanya dalam Inspirato Sharing Session: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh, Selasa (26/7/2022).

Ekonom Universitas Indonesia tersebut mengatakan terkait kasus korupsiarus modal keluar yang tidak legitimate tidak dapat terdeteksi dan tidak bisa terverifikasi hingga saat ini.

Namun, dengan menjadi anggota penuh dari FATF, Chatib menilai Indonesia dapat mengatasi hal-hal seperti ini.

"Insyaallah hal-hal seperti ini bisa di address karena menjadi lebih transparan, ada pertukaran informasi dan bisa dimonitor sehingga proses dari capital flow-nya itu menjadi legitimate," jelasnya.

Jika Indosie menjadi anggota FATF, lanjutnya akan sangat membantu pemerintah. Tidak hanya dari segi makro, tetapi juga soal pemerintahan dan juga mengatasi masalah yang berkaitan dengan transfer gelap dan tindak pidana pencucian uang. 

Di lain sisi,  dia menyampaikan konsekuensi terburuk jika Indonesia tak menjadi anggota FATF adalah Indonesia tidak dapat melakukan transaksi global. Apalagi, jika Indonesia masuk di dalam daftar pemantauan atau watchlist.

"Itu transaksi kita jauh lebih sulit karena prosesnya itu  harus diverifikasi berkali-kali. Bahkan ada juga  transaksi itu tidak bisa dilakukan. Bisa dibayangkan bahwa dengan  perkembangan ekonomi Indonesia, penduduk 270 juta itu volume transaksi kita akan sangat besar," ucapnya.

Konsekuensi yang kedua, kata Chatib, berasal dari domestik. Dia menuturkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga yang berkaitan dengan pajak. 

"Hal-hal seperti ini tidak bisa terpenuhi dari sisi pemerintahan jika Indonesia tak menjadi anggota tetap dari FATF," imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak chatib basri korupsi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top