Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gandum Terganggu Perang Rusia-Ukraina, Bulog Ingatkan Diversifikasi Pangan

Bulog mengingatkan soal diversifikasi pangan sehubungan dengan gangguan pasokan gandum sebagai dampak perang Rusia-Ukraina.
Ladang gandum/
Ladang gandum/

Bisnis.com, SEMARANG - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pentingnya diversifikasi pangan di tengah dampak perang Rusia-Ukraina, terhadap salah satu bahan pangan yakni gandum.

Budi Waseso, atau yang biasa disapa Buwas, menekankan perintah Presiden Joko Widodo untuk mewaspadai dampak global yang dipicu oleh konflik kedua negara tersebut. Apalagi, perang yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2022 itu turut berdampak pada ketersediaan gandum.

"Dengan Rusia-Ukraina berperang masalah gandum untuk pangan juga bermasalah. Dulu kita impor gandum dari Ukraina sekarang terhenti," terangnya di Sentra Penggilingan dan Pengolahan Beras Modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (21/7/2022).

Mengutip dataindonesia.id, Indonesia cukup banyak mengimpor gandum dan emslin dari Ukraina yakni senilai US$2,83 miliar pada 2021. Ukraina menjadi negara eksportir gandum terbesar terhadap Indonesia setelah Australia, yang mengekspor gandum ke RI dengan nilai US$4,63 miliar.

Kendati ketersediaan gandum yang menjadi sorotan, Buwas bersyukur ketersediaan beras yang merupakan bahan makanan pokok di Tanah Air aman. Setidaknya dalam dua sampai dengan tiga tahun terakhir, Indonesia nyaris tidak melakukan impor beras.

Hal tersebut, timpal Buwas, tidak langsung membuat Bulog terlena. Untuk itu, dia menekankan pentignya diversifikasi pangan.

"Jangan semua [bergantung kepada] beras walaupun itu kebutuhan pokok [hampir] di seluruh Indonesia. Kita ada penggantinya yaitu ubi, singkong, dan lain-lain," terangnya.

Di sisi lain, Buwas menyampaikan Bulog akan terus menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Saat ini, dia mencatat stok ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1,1 juta ton. Stok tersebut masih berada di kisaran berdasarkan Rapat Koordinais Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan oleh pemerintah yakni 1-1,5 juta ton.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper