Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ramai Ajakan Boikot Bayar Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani: Kontradiktif

Sri Mulyani menyebut seruan boikot membayar pajak justru kontradiktif dengan langkah untuk memajukan Indonesia dan membantu masyarakat. Masyarakat justru bisa dirugikan tanpa adanya uang dari pajak untuk berbagai kepentingan.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 20 Juli 2022  |  12:14 WIB
Ramai Ajakan Boikot Bayar Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani: Kontradiktif
Presenter Helmy Yahya (kiri), Dirjen Pajak Suryo Utomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung (kanan) dalam talk show Hari Pajak 2022 di Jakarta, Selasa (19/7/2022). - Dok. DJP Kemenkeu
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu lalu tagar boikot bayar pajak sempat mencuat di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa ajakan itu justru berbanding terbalik dengan upaya untuk memajukan Indonesia, karena tanpa pajak tidak akan ada bantuan bagi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur.

Pembahasan itu muncul dalam perayaan puncak Hari Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta pada Selasa (19/7/2022). Sri Mulyani menjadi narasumber dalam sesi bincang-bincang, bersama Mantan Direktur Jenderal Pajak dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, juga pengusaha kawakan Chairman CT Corp Chairul Tanjung.

Moderator bincang-bincang itu, Helmy Yahya meminta pendapat Sri Mulyani soal ajakan boikot bayar pajak yang sempat mencuat beberapa waktu lalu di media sosial. Namun, Helmy tidak menjelaskan kapan isu boikot itu menjadi ramai.

Nada bicara Sri Mulyani sempat meninggi saat merespons kabar boikot pajak, terutama ketika menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber dana untuk membiayai pendidikan masyarakat, penanganan pandemi Covid-19, hingga pembangunan. Bahkan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) pun berasal dari pajak, yang notabene banyak dinikmati masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, seruan boikot membayar pajak justru kontradiktif dengan langkah untuk memajukan Indonesia dan membantu masyarakat. Masyarakat justru bisa dirugikan tanpa adanya uang dari pajak untuk berbagai kepentingan.

"Hashtag enggak bayar pajak, berarti enggak ingin lihat Indonesia bagus," kata Sri Mulyani pada Selasa (19/7/2022).

Menurutnya, ketika seruan itu sempat bergulir, sebagian masyarakat justru menentangnya karena pajak memang memberikan manfaat bagi khalayak. Sri Mulyani bahkan mengaitkannya dengan rasa memiliki masyarakat terhadap negara, sehingga tak setuju adanya pemboikotan pajak.

"Siapa kamu nyuruh-nyuruh kita gak bayar pajak? [Kalau] mau bikin semuanya bagus, jangan terbiasa untuk nyalah-nyalahin orang lain. Saya selalu bilang, jangan lelang mencintai Indonesia, perlu banyak kerja keras," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak sri mulyani menteri keuangan
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top