Gernas Bangga Buatan Indonesia, Pemerintah Kejar UMKM di Papua Go Digital

Pemerintah membidik UMKM dari Papua untuk mewujudkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia melalui percepatan digitalisasi.

Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com

Sabtu, 16 Juli 2022 | 20:27

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno (tengah) didampingi Bupati Kabupaten Dairi Eddy Keleng Ate Berutu (kanan) dan istri Romy Frida Mariani Simarmata (kedua kiri) menyapa warga usai peluncuran Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Beli Kreatif Danau Toba, di Paropo, Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (20/2/2021)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah melanjutkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia melalui percepatan digitalisasi UMKM. Salah satu yang dikejar go digital kali ini yakni UMKM dari Papua.

Persaingan global saat ini kian marak, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar. UMKM Indonesia saat ini juga perlu mengembangkan pola pikir baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan usahanya digital sekaligus global.

Menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sampai Mei 2022, total unit UMKM/IKM/Artisan yang telah onboarding mencapai 19,1 juta dan semakin dekat dengan target 30 juta UMKM digital pada 2023. Salah satu potensi UMKM dan produk unggulan di Indonesia adalah Provinsi Papua.

“Selain sumber daya alam yang melimpah, Papua juga kaya akan budaya dengan produk unggulan lokal yang khas. UMKM di Provinsi Papua bisa semakin maju dengan memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi digital yang telah dibangun pemerintah,” ungkap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary, dikutip Sabtu (16/7/2022).

Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini, turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui komitmen pemerintah untuk menggunakan produk lokal yang tercantum dalam Perpres No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3, Kementerian Dalam Negeri R. Budiono Subambang menyampaikan Kemendagri dan LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP yang mendorong pemerintah daerah untuk mewajibkan penggunaan produk dalam negeri, hingga mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari anggaran barang dan jasa membeli produk koperasi dan UMKM.