Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia melakukan moratorium penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) baru ke Malaysia setelah adanya masalah terkait sistem perekrutan pekerja migran. Kebijakan moratorium diperkirakan bisa berdampak pada remitansi PMI.
Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan kebijakan moratorium bisa berdampak pada momentum pengiriman yang belakangan ini mengalami kenaikan. Khususnya, remitansi PMI yang bekerja di Malaysia.
"Saya kira moratorium ini sebenarnya merusak momentum pengiriman yang sebenarnya kalau kita lihat dari data di sepanjang 2022 itu mengalami kenaikan terutama pengiriman PMI ke Malaysia," terangnya, Kamis (14/7/2022).
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), remitansi dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai US$11,4 miliar di 2019. Jumlah tersebut tumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Yusuf menilai moratorium diperlukan apabila mengingat ada kesepakatan yang kemudian tidak diakui oleh salah satu negara dalam perjanjian kerja sama pengiriman PMI. Perjanjian tersebut tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken April 2022.
Menurut Yusuf, terdapat peluang untuk meningkatnya remitansi. Akan tetapi, hal tersebut dinilai sangat ditentukan dari periode ketidakpastian yang saat ini tengah melanda global misalnya inflasi yang memicu potensi resesi di sejumlah negara.
Baca Juga
"Artinya, jika misalnya kasus dari pandemi mengalami peningkatan, inflasi mengalami peningkatan, dan resesi terjadi saya kira ini juga akan ikut menentukan mengingat beberapa negara tujuan pengiriman PMI berpotensi terkena dampak dari salah satu tiga indikator di atas," tutur Yusuf.
Misalnya, Korea Selatan yang menjadi salah satu negara tujuan, diproyeksi mengalami resesi apabila Amerika Serikat (AS) mengalami resesi sehingga memberikan dampak bola salju ke negara-negara lain, yang bermitra dagang termasuk di dalamnya Korea Selatan.
Untuk diketahui, Korea Selatan menduduki posisi lima besar negara dengan PMI terbanyak pada Januari-Juni 2022.
Sementara itu, Taiwan dan Hongkong dinilai masih memiliki tantangan yakni pandemi yang bisa saja akan kembali meningkat.
Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan komitmen yang telah tertuang dalam MoU tersebut.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menemukan adanya sistem selain OCS, yakni System Maid Online (SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik.
"Kami kan minta One Channel System [OCS] jadi kanal satu-satunya, kami minta komitmen itu saja," ujarnya, Kamis (14/7/2022).
Pada Juni 2022, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa Malaysia menduduki peringkat keempat dengan PMI terbanyak yakni 812 orang, atau 5,2 persen dari 15.641 PMI. Secara akumulatif Januari-Juni 2022, PMI di Malaysia juga terbanyak keempat dengan total 1.200 orang.
Kendati demikian, jumlah PMI di Malaysia selama Januari-Juni 2022 masih lebih sedikit dari Hong Kong (24.753 orang), Taiwan (17.890 orang), dan Korea Selatan (3.030 orang).
