Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Skema normal berfokus pada peningkatan skill penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan.
Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, Pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.
Rudy yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, menyampaikan dalam paparannya bahwa fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill penerimanya.
"Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online. Namun akan lebih mendorong pelatihan offline," kata Rudy dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).
Rudi mengungkapkan Kartu Prakerja terbukti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat program ini dan dinilai mampu mentransformasi postur pasar kerja di Indonesia.
Dia menyebut berbagai hasil survei evaluasi dan riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei eksternal maupun lembaga luar negeri sejak tahun 2020-2022, menemukan bahwa program Kartu Prakerja berdampak positif dalam meningkatkan skill dan kebekerjaan penerima manfaat.
Survei dan riset ini telah membuktikan bahwa 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Kemudian 90 persen penerima manfaat juga mengalami peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan skill kewirausahaan.
Program yang diluncurkan sejak bulan April 2020 lalu, telah diberikan kepada sebanyak 12,8 juta orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, juga bersifat inkusif dan menjangkau kelompok rawan dan minoritas, karena Program Kartu Prakerja hadir di 514 kabupaten/kota, dengan populasi 56 persen tinggal di desa dan 49 persen populasi gender adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.
