Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Usulan Harga BBM Naik, Wamenkeu: Dibahas di Banggar Besok

Rencananya, usulan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dibahas bersama Badan Anggaran DPR.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, Senin (12/10/2020)/Jaffry Prabu Prakoso-Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR usai mendengar usulan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan.

"Besok [dibahas] di Banggar (Badan Anggaran)," kata Suahasil usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (30/6/2022).

Dia menuturkan, usulan mengenai kenaikan harga BBM akan dibahas dalam laporan semester I APBN yang rencananya akan digelar besok di Banggar DPR.

"Akan ada di lapsem [laporan semester] realisasi semester I dengan prognosa estimasi akhir tahun," ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan bahwa harga BBM tidak boleh dilepas ke harga pasar, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu konstitusi yang menyatakan dan sudah dikuatkan oleh keputusan MK sehingga tidak boleh lagi dilepas ke pasar," kata Said.

Sebetulnya, kata dia, langkah Banggar dan pemerintah melakukan percepatan rapat kerja (raker) mengambil keputusan itu adalah tindakan administrate price guna mengerem lonjakan harga-harga.

Oleh karena itu, yang diselamatkan terlebih dahulu adalah LPG, BBM dan tarif dasar listrik. Meski demikian, volatile food tak bisa dikontrol oleh pemerintah selain inflasi inti.

"Tinggal sekarang yang ditunggu kita semua bagaimana dari sisi moneter yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati saat melakukan perubahan lantaran kenaikan inflasi secara keseluruhan dapat menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN. 

"Karena kalau harga naik terus pasti ada limit dan untuk gimana menciptakan keadilan masyarakat, pemerintah akan melakukan perhitungan dan persiapan-persiapan sehingga makin memperbaiki kualitas dari kebijakannya," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper